DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP

Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke…

Read More

Soliditas TNI Polri Hentikan Aksi Rusuh dan Amankan Fasilitas Publik

Jakarta — TNI dan Polri menegaskan soliditas mereka dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat dari aksi-aksi anarkistis yang berpotensi mengganggu keamanan publik. Langkah tegas aparat keamanan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar setiap tindakan perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, hingga pembakaran gedung ditindak secara hukum. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan…

Read More

Ketidakpuasan Terhadap UU TNI Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme yang Berlaku

Oleh: Darmaji Sadat *) Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bahwa proses revisi UU TNI diduga memiliki kecacatan prosedural. Langkah ini merupakan bagian dari hak konstitusional…

Read More

Presiden Prabowo Tegas Instruksikan Pemberantasan Narkoba

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh penegak hukum untuk memberantas narkoba dan berbagai kejahatan serius lainnya yang mengancam keamanan bangsa. Dalam sidang perdana Kabinet Merah Putih, Presiden kedelapan RI itu menekankan perlunya pendekatan hukum yang tegas dan dukungan intelijen kuat untuk menangani ancaman tersebut. Arahan ini diberikan kepada berbagai instansi terkait,…

Read More

Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan

Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi…

Read More

Pemerintahan Presiden Jokowi Rangkul Media Jaga Kredibilitas dan Kawal Pilkada Serentak 2024

Oleh: Linda Permata Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di berbagai daerah di Indonesia. Kontestasi politik tingkat daerah ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politik mereka, tetapi juga kesempatan bagi media untuk memainkan peran kunci dalam mengawal jalannya proses demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemerintahan…

Read More

Waspada Polarisasi Politik Jelang Peringatan G30S/PKI, Pakar Intelijen Ingatkan Bahaya Narasi Anarko di Kalangan Muda

Jakarta – Menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI, publik diingatkan untuk lebih waspada terhadap wacana polarisasi politik yang kembali mencuat di ruang digital. Ridlwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme, menyebut bahwa kondisi pasca-demonstrasi besar yang berujung kerusuhan masih menyisakan potensi rawan perpecahan, terutama melalui narasi provokatif di media sosial. Menurut Ridlwan, saat ini Indonesia sedang memasuki masa…

Read More

Pemerintah Terapkan WFA hingga Rekayasa Lalu Lintas Cegah Kepadatan Arus Mudik Lebaran dan Nyepi

JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi 2025, jumlah pemudik mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan Data Harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu, jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada periode 21-25 Maret 2025 mencapai 4.510.256 orang, naik 10,30% dibandingkan tahun sebelumnya.Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menyatakan tren pergerakan pemudik…

Read More

Tokoh Papua Tolak Provokasi OPM yang Picu Konflik di Papua

Oleh : Loa Murib Di tengah dinamika sosial dan politik di Papua, sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua telah menyuarakan penolakan terhadap aksi-aksi provokatif Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering kali memicu konflik. Tokoh-tokoh ini menekankan pentingnya perdamaian dan menolak kekerasan sebagai cara untuk menyuarakan aspirasi.  Herman Yoku, seorang tokoh adat Papua, dengan tegas mengecam…

Read More

Didukung Ulama dan Kyai se-Jabar, Ganjar Dorong UU Pesantren dan Kesejahteraan Guru Agama

JAWA BARAT — Ulama dan Kyai di seluruh Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendukung penuh pasangan Ganjar-Mahfud yang dinilai mampu terus mendorong keberlakuan UU Pesantren dan juga meningkatkan kesejahteraan guru agama. Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menggelar acara silaturahmi dengan para ulama, kyai, ustadz dan habib hingga para pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) seluruh Jawa Barat….

Read More