Gemanusa

Jakarta – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk merelaksasi kuota impor komoditas tertentu. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab tantangan pasokan dan stabilitas harga dalam negeri, sekaligus memperkuat iklim usaha yang lebih responsif terhadap dinamika global.Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyampaikan pembentukan Satgas Deregulasi bukan semata-mata membuka kran…

Oleh : Dirandra Falguni )* Komitmen investasi Qatar senilai US$2 miliar ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Qatar. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, usai menghadiri CEO Forum di Doha, Qatar, Minggu, 13 April 2024. Momentum ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan…

Oleh : Andi Mahesa )* Di tengah tantangan ekonomi global yang kian kompleks dan kompetitif, Indonesia mengambil langkah progresif melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang dirancang untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi. Kehadiran Danantara merupakan manifestasi komitmen…

JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan diplomasi adaptif dalam merespons adanya tekanan tarif dagang akibat kebijakan proteksionisme dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pengamat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr. Stepi Anriani, menilai pendekatan diplomasi adaptif merupakan langkah realistis dalam mencegah fragmentasi ekonomi global yang terjadi. “Indonesia…

Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%. Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya…

Oleh : Rafasya Ghani  )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menanggapi gelombang tekanan ekonomi global yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  Dalam menghadapi perang tarif yang dikenakan sebesar 32% terhadap produk ekspor asal Indonesia, pemerintah mengedepankan strategi diplomasi adaptif sebagai bentuk respons yang terukur dan strategis. Delegasi tingkat tinggi dari Indonesia…

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam beberapa waktu terakhir, wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali mencuat ke permukaan. Rencana revisi ini mengundang perhatian publik, terutama karena beberapa poin yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengubah wajah institusi Polri secara signifikan. Di tengah dinamika politik yang kian kompleks,…

Oleh : Ridwan Hasim )* Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik meskipun telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Beberapa kalangan yang menolak pengesahan undang-undang ini menyebut bahwa UU tersebut mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil.  Terkait dengan pengesahan UU TNI yang menuai pro dan kontra,…

Oleh : Farhan Farisan )* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 Maret 2025 lalu. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat postur pertahanan nasional dan menyesuaikan peran TNI dengan dinamika perkembangan zaman.  Revisi ini tidak hanya memperjelas…

Oleh : Dita Aida Putri )* Wacana pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) masih terus bergulir, meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait perubahan regulasi tersebut.  Ketua DPR, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah…