Gemanusa

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan pembagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara telah dilakukan secara transparan dan tata kelola yang baik. Menurut Mahendra, OJK tidak mengatur secara khusus besaran dividien yang dibagikan maupun rasio dividen bagi lembaga jasa keuangan, termasuk BUMN. Mahendra Siregar menyebutkan pembagian dividen…

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan investasi sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,54 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) untuk tahun 2025. Target ambisius ini akan direalisasikan dalam kurun waktu enam hingga sembilan bulan ke depan. Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Melalui pertemuan strategis yang digelar pada awal Juni 2025, kedua entitas besar di sektor keuangan nasional ini memperdalam sinergi dalam menyusun langkah-langkah kolaboratif yang terarah guna mendorong pertumbuhan ekonomi…

Oleh: Fitra Karen *) Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mempercepat transformasi sektor strategis, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengambil langkah signifikan dengan menginvestasikan kembali dividen sebesar Rp81,5 triliun pada 2025. Reinvestasi ini bukan sekadar penempatan dana semata, melainkan sebuah strategi terukur untuk memperbesar daya ungkit ekonomi melalui sektor-sektor prioritas yang mendukung…

Oleh : Matius Yewen Kambu )* Pembangunan manusia yang berkualitas dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Di Papua, salah satu upaya konkret untuk memperkuat fondasi tersebut hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini membawa semangat baru dalam menjawab berbagai tantangan yang selama ini membayangi wilayah timur Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan gizi…

Oleh: Fransiskus Wambrauw )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk memastikan hak dasar setiap warga bisa terpenuhi, terutama anak-anak. Di Papua dan Papua Barat, program ini telah menjelma menjadi lebih dari sekadar kebijakan bantuan pangan. Ia menjadi simbol harapan baru, alat pemberdayaan ekonomi lokal, dan strategi…

Oleh: Naufal Azhari )* Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas nasional. Dalam berbagai forum resmi kenegaraan, Presiden secara konsisten menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran penyelenggara negara untuk segera melakukan perbaikan internal, membenahi tata kelola, dan menghindari segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Pemerintah menilai bahwa…

Oleh : Zavier Perdana )* Memasuki pertengahan tahun 2025, sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai kembali waspada terhadap potensi lonjakan kasus COVID-19. Meskipun pandemi global telah dinyatakan terkendali dalam dua tahun terakhir, kemunculan beberapa varian baru yang lebih mudah menular dan berpotensi kebal terhadap sebagian vaksin memunculkan kekhawatiran tersendiri. Ditambah lagi, mobilitas masyarakat yang…

Oleh : Aalisha Ratuliu )* Lima tahun sejak pertama kali mengguncang dunia, virus Covid-19 kembali menunjukkan tajinya. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong dilaporkan mengalami lonjakan kasus infeksi virus corona. Indonesia juga tidak luput dari ancaman tersebut. Awal Juni 2025, enam kasus baru terdeteksi di Jawa Barat, dan…

Oleh: Aulia Citra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan adaptif, dengan fokus utama pada perlindungan menyeluruh terhadap pekerja. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan dunia usaha, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Fokus kebijakan ini mencerminkan upaya serius pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang formal, aman,…