Percepatan Distribusi Bansos Gerakkan Ekonomi Hingga Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global terutama menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah…

Read More

Tiga Program Bansos Utama Cair November 2025, Mulai Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial (bansos) utama bagi masyarakat rentan memasuki November 2025, sebagai langkah menjaga daya beli serta memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan kepada kelompok rentan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, transparansi,…

Read More

Negara Hadir untuk Balita Lansia dan Pelajar Lewat Program Bansos Tepat Sasaran

Jakarta- Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua lembaga tersebut kini tengah melakukan konsolidasi data melalui program Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data penerima bansos yang digunakan pemerintah benar-benar akurat,…

Read More

Program MBG Mulai Sentuh Daerah Terpencil dengan Pengiriman Menu Siap Saji

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjangkau wilayah-wilayah terpencil lewat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan siap saji. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa SPPG akan didirikan di seluruh kawasan yang sulit diakses, termasuk wilayah adat seperti Baduy. “Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang…

Read More

Program MBG Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7-8%

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) makin menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Menurut pengamatan sejumlah narasumber, MBG kini tidak hanya sekadar program sosial, tetapi telah menjadi motor penggerak ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan nasional hingga 7–8 persen. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan…

Read More

Pemerintah Siapkan Produksi Protein untuk Dukung Program MBG Tahun 2026

Oleh: Riza Nur Hidayah (* Pemerintah tengah memperkuat kapasitas produksi pangan berbasis protein sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan penuh pada 2026. Sebagai pengamat gizi dan nutrisi, saya melihat bahwa kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program MBG yang…

Read More

MBG Diperluas, Pemerintah Pastikan Gizi Merata hingga Remaja dan Ibu Hamil

Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperluas jangkauannya, tidak hanya untuk anak-anak usia sekolah dasar, tetapi juga menyasar siswa sekolah menengah dan para ibu hamil. Kebijakan ini menjadi bukti kuat bahwa negara tidak hanya hadir, tetapi juga terus memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan memperluas sasaran program,…

Read More

Pemerintah Pastikan Penyusunan KUHAP Baru Dilakukan Secara Objektif dan Terbuka

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat serta para ahli hukum di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait revisi KUHAP yang saat ini memasuki tahap finalisasi. Ketua Komisi III DPR…

Read More

Pasca Keputusan Pengesahan KUHAP, Masyarakat Bisa Salurkan Aspirasi Lewat Saluran Resmi Tanpa Harus ke Jalan

Jakarta — Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa harus turun ke jalan. Kanal formal dianggap lebih efektif dalam memastikan kritik dan masukan…

Read More

Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP

Oleh: Riki Anggoro Pranata Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang yang dimulai dengan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan kalangan akademisi. Pengesahan KUHAP baru ini dilakukan…

Read More