Mengapresiasi Keberhasilan Satgas Gabungan TNI Lumpuhkan Tokoh OPM 

Oleh : Loa Murib Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di wilayah manapun di Indonesia, termasuk di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, Papua menghadapi tantangan besar berupa gangguan dari OPM yang tidak hanya menebar teror terhadap aparat keamanan, tetapi juga secara kejam menyerang masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Satgas Gabungan…

Read More

TNI Berhasil Lumpuhkan Tokoh OPM di Puncak Jaya, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Puncak Jaya – Satgas gabungan TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh OPM Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, dalam sebuah operasi yang berlangsung di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Operasi ini merupakan hasil dari kerja sama antara Satgas TNI dengan Satuan Tugas Gabungan lainnya. Setelah diperoleh informasi intelijen mengenai keberadaan target. Nekison, yang…

Read More

MBG Hadir untuk Generasi Papua yang Lebih Sehat dan Tangguh

Merauke – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto kini mulai terasa dampaknya di berbagai daerah, termasuk Papua Selatan. Di Kabupaten Merauke, implementasi program MBG tidak hanya memperbaiki asupan gizi anak sekolah, tetapi juga memperkuat kehadiran negara serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat Papua. Komandan Kodim 1707/Merauke,…

Read More

MBG Menyatukan Harapan dan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Marianus Wenda *) Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi generasi emas Indonesia. Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak boleh dibiarkan tertinggal dalam urusan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, sekalipun pelaksanaannya menghadapi tantangan yang tidak ringan….

Read More

Pemerintah Targetkan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat Tahun 2025

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya…

Read More

Sekolah Rakyat Buka Peluang Baru bagi Guru dan Tenaga Pendidik

Jakarta – Pemerintah Indonesia membuka peluang besar bagi guru dan tenaga pendidik untuk berperan dalam Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya terlayani pendidikan formal. Program ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi…

Read More

Kolaborasi Lintas Sektoral Menyukseskan Sekolah Rakyat

Oleh: Rizky Ridho )* Pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradaban bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen luar biasa melalui inisiatif Sekolah Rakyat, sebuah terobosan yang progresif, inklusif,…

Read More

Penyusunan RUU KUHAP Selaras dengan Struktur dan Fungsi Tiap Lembaga Hukum

Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Penyusunan RUU KUHAP ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa struktur serta fungsi dari…

Read More

RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia

JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kini muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prof. Dr. Ibnu Sina…

Read More

RUU KUHAP Responsif Terhadap Prinsip Keadilan Restoratif

Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi ini adalah penguatan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice sebagai pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan hak…

Read More