Gemanusa

Oleh : Andi Ramadhan )* Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya menandai babak baru dalam perjalanan ketenagakerjaan nasional. Dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden menyampaikan tekadnya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi penasehat strategis bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. Langkah ini bukan semata-mata respons…

JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan atau yang dikenal dengan Satgas Antipremanisme sebagai respons atas maraknya praktik pemalakan, pemerasan, dan intimidasi oleh oknum-oknum preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional. Anggota Komisi II DPR RI, Abdullah, menyambut positif langkah tersebut. Ia…

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menghadapi maraknya aksi premanisme di masyarakat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Pembentukan Satgas ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso…

Oleh: Rianto Agas )* Premanisme bukan hanya sekadar tindakan kriminal jalanan, melainkan ancaman serius terhadap tatanan hukum, ketertiban umum, serta iklim ekonomi dan investasi nasional. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, segala bentuk kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan individu maupun kelompok, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melenceng dari koridornya, merupakan gangguan nyata terhadap kewibawaan negara….

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan dasar bagi masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi permasalahan gizi anak-anak sekolah, mengurangi stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan…

Jakarta – Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen kunci yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus terus dijalankan supaya program MBG ini bisa berjalan secara efektif. “Kami mendorong terus adanya koordinasi dengan…

Oleh: Milea Maset *) Kunjungan Bill Gates ke Indonesia pada awal Mei 2025 menjadi penegasan bahwa dunia tengah memandang serius program-program prioritas pemerintah Indonesia, khususnya yang menyasar pada peningkatan kualitas hidup generasi muda. Dalam kunjungannya ke Istana Merdeka dan salah satu sekolah di Jakarta, miliarder sekaligus filantropis global itu memperlihatkan ketertarikan dan apresiasi mendalam terhadap…

Jakarta – Pemerintah resmi membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan dari 99 kementerian dan lembaga (K/L). Pembukaan blokir ini dilakukan setelah rampungnya proses efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sebagai bagian dari langkah reformasi fiskal nasional. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta…

Oleh: Wahyu Gunawan Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengawal efektivitas belanja negara. Di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, salah satu kebijakan penting yang diambil adalah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. Langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian integral dari strategi besar reformasi fiskal yang diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program prioritas…

Oleh Mario Gultom )* Langkah strategis Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp86,6 triliun menandai fase baru dalam pengelolaan fiskal nasional yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat siap tancap gas dalam merealisasikan belanja negara sejak awal tahun…