Gemanusa

Oleh : Naura Astika )* Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, Pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai program stimulus ekonomi sebagai strategi utama untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perputaran ekonomi nasional.  Program ini bukan semata-mata solusi jangka pendek, tetapi merupakan bentuk intervensi fiskal yang dirancang untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dalam berbagai…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada rakyat. Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin tidak menentu, stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun resmi digelontorkan sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan, meredam risiko, dan memperkuat daya tahan masyarakat. Bukan sekadar angka, stimulus ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir…

Jakarta, – Pemerintah Indonesia resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Stimulus ini diluncurkan sebagai respons atas potensi perlambatan konsumsi dan ancaman eksternal yang membayangi perekonomian nasional. Kementerian Keuangan menyebut bahwa stimulus tersebut didesain untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan mendongkrak daya beli masyarakat pada Juni…

Jakarta – Pemerintah Indonesia tetap optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen pada tahun 2025, meskipun tantangan global terus membayangi. Langkah-langkah strategis telah disiapkan guna memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi internasional yang tidak menentu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi global…

Oleh: Loa Murib Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjelma menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru terus melancarkan tindakan-tindakan teror yang merugikan warga sipil. Kekerasan, intimidasi, pemaksaan,…

Papua – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan tajam publik nasional dan internasional karena serangkaian tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang melanggar prinsip dasar HAM, sehingga menegaskan pentingnya ke-hadiran negara untuk melindungi rakyat Papua. Di wilayah Pegunungan Tengah Papua, warga desa hidup dalam ketakutan akibat ulah kelompok bersenjata OPM. Tokoh masyarakat setempat,…

Oleh: Dimas Permana )* Penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemerintahan yang partisipatif. Meski secara umum berjalan aman dan kondusif, dinamika politik di sejumlah wilayah menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan…

Oleh : Naya Santika )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan langkah konstitusional yang menjadi solusi atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan PSU di beberapa daerah, seperti Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan…

Jakarta – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap dalam koridor demokrasi yang sehat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dalam memastikan…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik…