Gemanusa

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom dan pelaku dunia usaha. Langkah ini dinilai sebagai upaya progresif pemerintah dalam menciptakan kepastian kerja dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengungkapkan…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Rencana pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing di Indonesia menuai dukungan luas dari kalangan ekonom, serikat pekerja, dan pengamat ketenagakerjaan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju yang berani dan berpihak pada kepentingan pekerja, terutama dalam memperbaiki ketimpangan relasi kerja yang selama ini didominasi oleh kepentingan pengusaha. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi…

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak pernah surut dalam upaya membangun kemandirian pangan nasional, terutama di tengah tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan konflik geopolitik yang memengaruhi rantai pasok dunia….

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengedepankan optimalisasi lahan sebagai strategi utama mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya mengakselerasi peningkatan produksi pangan, khususnya beras, melalui pembentukan Brigade Pangan. “Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Brigade Pangan yang fokus mengelola lahan secara optimal dan…

Oleh: Sadena Devi )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama. Langkah strategis ini tidak hanya mencerminkan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penguatan ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Melalui program besar yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9…

Jakarta – Rencana aksi bertajuk Indonesia Gelap yang digaungkan menjelang 20 Mei menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meski diklaim sebagai bentuk aspirasi publik, sejumlah analis menilai gerakan ini rentan dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan yang ingin menciptakan instabilitas nasional. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengingatkan bahwa narasi Indonesia Gelap berpotensi dimanfaatkan untuk membangun opini destruktif…

Jakarta — Seruan untuk menggelar aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi, menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan. Aksi tersebut dinilai berpotensi ditunggangi oleh kepentingan luar yang ingin menciptakan kegaduhan dan ketegangan sosial di dalam negeri. Sebelumnya, Eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengingatkan bahwa unjuk rasa mahasiswa…

JAKARTA — Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sejumlah daerah pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menandai adanya suatu babak penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerukan kepada seluruh pasangan calon (paslon) dan para pendukungnya untuk menerima hasil PSU secara lapang dada sebagai cerminan dari kedewasaan dalam berpolitik. Anggota KPU…

Oleh : Deka Prawira )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali menjadi sorotan nasional, namun pelaksanaan tersebut tidak sebagai bentuk kegagalan, melainkan justru sebagai sebuah wujud konsistensi dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.  Pelaksanaannya jelas mencerminkan bagaimana sikap tegas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan prinsip pemilu yang…

Oleh : Yudi Kurniawan )* Gelombang pesta demokrasi di Indonesia kembali memasuki babak kritis ketika beberapa daerah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, alih-alih menjunjung tinggi kedewasaan politik, sebagian pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab justru memilih jalur provokatif dengan mencoba menggiring opini publik seolah-olah bahwa pelaksanaan PSU sarat akan kecurangan.  Sikap semacam ini…