Gemanusa

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembaruan sistem hukum nasional guna mewujudkan tata kelola peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut tercermin melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang dalam tahap finalisasi. RUU KUHAP menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem peradilan…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP ini dinilai sangat krusial untuk menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana nasional dengan perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Penyusunan RUU KUHAP…

Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR. RUU ini bukan hanya sekadar pembaruan teknis terhadap KUHAP lama yang telah berlaku sejak 1981, tetapi juga merupakan upaya serius dalam memperbarui paradigma hukum pidana…

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana kesiapan yang matang dalam menghadapi munculnya dampak negatif dari adanya konflik di wilayah Timur Tengah melalui berbagai mitigasi fiskal yang terstruktur. Terkait hal tersebut, Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Septia W, menegaskan bahwa pemerintah memang telah mengamati adanya…

JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi adanya konflik di negara Timur Tengah tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera menggalakkan berbagai macam upaya mitigasi ekonomi guna meminimalisasi dampak negatifnya bagi masyarakat Tanah Air. Analis Kebijakan…

Oleh: Agus Soepomo)* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi global dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.  Prediksi mengenai terjadinya potensi konflik di wilayah negara Timur Tengah yang sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun 2025 lalu, kini telah…

Oleh: Bagus Pratama)* Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di negara Timur Tengah ternyata memang sudah terbukti dengan akurat.  Tidak tanggung-tanggung, bahkan kesiapan untuk menghadapi adanya potensi guncangan ekonomi pada tatanan global pun juga telah tergambar bahkan sejak awal tahun 2025 lalu. Pemerintah sudah terbukti berhasil…

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui pengawasan ketat dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak. Tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara, dijadwalkan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa seluruh tahapan PSU akan…

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hanya tersisa lima pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar pada Agustus 2025. Hingga akhir Mei, sebanyak 22 daerah telah menyelesaikan PSU sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang terbagi ke dalam enam gelombang pelaksanaan. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU telah dilakukan…

Oleh: Fiki Wijaya )* Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika ditemukan pelanggaran atau kekeliruan dalam tahapan pemilu, pelaksanaan ulang menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan. PSU bukanlah tanda lemahnya sistem, tetapi justru mencerminkan komitmen…