Gemanusa

JAKARTA – Pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak ala anime One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menuai kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena tersebut bukan hanya bentuk ekspresi budaya pop, tetapi juga menyimpan potensi bahaya laten terhadap semangat nasionalisme. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut fenomena tersebut patut diwaspadai. Pengibaran simbol bajak laut itu…

Oleh: Rusman Nasrori  )* Demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu semata, melainkan terus bergulir dalam rangka memperkuat legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Salah satu indikator kuatnya demokrasi adalah adanya mekanisme korektif ketika terjadi persoalan dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks inilah, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi cermin nyata dari komitmen pemerintah dan penyelenggara…

Oleh : Nancy Dora )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang menjadi tonggak penting dalam menuntaskan agenda demokrasi nasional. Pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil), serta bebas dari intervensi politik maupun politisasi birokrasi. Penegasan ini…

Jakarta – Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, lembaga negara, serta aparat keamanan terus mengintensifkan koordinasi demi menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, tertib, dan demokratis. Wakil…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan “karpet merah” bukan hanya untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil. “Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Hingga akhir Juli 2025, program ini tercatat telah membiayai 137.015 unit rumah dengan total dana sebesar Rp17 triliun. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian…

Oleh: Fadillah Dwi)* Pemerintah telah meluncurkan program rumah subsidi sebagai instrumen penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mewujudkan kepemilikan rumah. Program ini akan di perluas agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. pemerintah menargetkan pembangunan hingga 350.000 unit rumah subsidi yang tersebar untuk berbagai masyarakat. Lebih dari 138.000 unit rumah subsidi sudah terdistribusi, ini menunjukkan bahwa komitmen nyata pemerintah…

Oleh : Antoni Utomo )* Perkembangan teknologi digital telah melahirkan banyak kemajuan di berbagai sektor, namun di sisi lain juga membawa tantangan serius dalam ranah penyiaran dan informasi publik. Dunia maya yang semakin terbuka dan bebas telah menjadi lahan subur bagi penyebaran konten negatif, baik yang mengandung unsur kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, hingga pornografi. Dalam…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan tata kelola media yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital. Di tengah derasnya arus informasi di platform digital, RUU Penyiaran diposisikan sebagai instrumen penting dalam memitigasi dampak buruk konten provokatif dan hoaks yang dapat memecah belah masyarakat….

Oleh: Yusuf Rahman *) Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam menekan celah terjadinya penyimpangan anggaran. Ketika proses perencanaan dan penganggaran dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka ruang gerak praktik korupsi dapat dipersempit secara signifikan. Komisi Pemberantasan…