Gemanusa

Jakarta — Pemerintah kembali membuktikan komitmennya untuk menjadikan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 9 juta warga hanya dalam beberapa bulan sejak peluncurannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang hadir langsung meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Sempol, Kabupaten…

Jakarta, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai bahwa kebijakan stimulus ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi pendorong utama aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun kelas atas. Sejumlah tantangan dan peluang pun turut menjadi sorotan. Dalam dialog di salah satu radio swasta di jakarta,…

Oleh : Heremoana Magahet Kebijakan pemekaran wilayah menjadi enam provinsi merupakan komitmen serius pemerintah era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Pemekaran wilayah atau DOB (Daerah Otonomi Baru) berupa kabupaten baru diharapkan akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan. Tentu saja kebijakan tersebut sangat didukung oleh tokoh intelektual. Dengan hadirnya DOB tersebut maka masyarakatnya…

Oleh: Yusuf Rahman *) Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam menekan celah terjadinya penyimpangan anggaran. Ketika proses perencanaan dan penganggaran dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka ruang gerak praktik korupsi dapat dipersempit secara signifikan. Komisi Pemberantasan…

Oleh: Claudia Aritonang* Menjelang Pilkada 2024, masyarakat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks yang semakin marak beredar di berbagai media, terutama media sosial. Fenomena penyebaran informasi palsu ini bukanlah hal baru dalam kontestasi politik, tetapi dampaknya semakin mengkhawatirkan seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Hoaks dapat merusak tatanan demokrasi, menyesatkan pemilih, dan menciptakan…

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan resmi membuka Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Dalam pidato pembukaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan bahwa butuh kolaborasi dan pendekatan peri kemanusiaan dalam penyelesaian masalah perubahan iklim. Menurut Jokowi Indonesia siap bermitra deaddengan iapapun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan…

JAKARTA – Seluruh proses Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tetap menjunjung tinggi adanya supremasi sipil serta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, memastikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri. Namun, ia menegaskan bahwa jika…

Oleh : Dimas Ardiansyah )* Proses legislasi di Indonesia tengah berada pada titik penting transformasi. Dalam sistem demokrasi modern, kualitas suatu undang-undang tidak hanya diukur dari substansinya, tetapi juga dari proses penyusunannya yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Reformasi dalam metode pembahasan rancangan undang-undang menjadi langkah krusial untuk menjawab berbagai tantangan legislatif yang dihadapi selama ini….

Oleh: Olivia Sabo Kondisi di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kini kembali kondusif setelah aparat gabungan berhasil mengamankan wilayah tersebut. Warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah mereka. Hal ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap percepatan pembangunan di Papua.  Upaya aparat keamanan dalam mengembalikan keamanan dan ketertiban di Homeyo patut diapresiasi. Warga…

JAKARTA — Pemerintah telah secara resmi mengganti penyaluran insentif diskon tarif listrik 50% dengan peningkatan nominal Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Juni–Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengalihan bantuan semata, namun bukan penghapusan, hal tersebut bertujuan untuk memastikan terwujudnya dampak ekonomi yang lebih cepat dan bisa secara langsung dirasakan…