Gemanusa

Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dan mencoreng kredibili-tas distribusi pangan nasional. Aksi penertiban ini dilakukan seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik peredaran beras oplosan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto, meminta aparat penegak hukum mengusut kasus beras biasa yang dioplos menjadi beras premium. Kerugian…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap praktik curang berupa pengoplosan beras akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi masyarakat dari praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun kesehatan. Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginstruksikan…

Oleh : Rani Ananda )* Dalam upaya menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi hak konsumen, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelaku kasus beras oplosan yang terbukti melakukan praktik kecurangan. Tindakan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mentolerir perilaku yang merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pangan yang menyangkut kebutuhan…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah memastikan akan mengusut tuntas praktik curang dalam tata niaga beras nasional yang merugikan negara dan masyarakat secara masif. Langkah tegas ini merupakan respons langsung terhadap laporan investigasi yang mengungkap maraknya praktik pengoplosan beras curah menjadi beras kemasan bermerek dengan label premium, yang dijual dengan harga tinggi tanpa peningkatan kualitas sebenarnya. Presiden…

Oleh: Puteri Fajrina )* Dalam pusaran arus informasi yang bergerak semakin cepat di era digital, revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) hadir sebagai respons negara dalam menata ulang sistem penyiaran nasional yang sudah ketinggalan zaman. Tayangan televisi dan radio tidak lagi menjadi satu-satunya penopang informasi publik. Masyarakat kini lebih banyak mengonsumsi informasi melalui platform digital dan…

Jakarta – Pemerintah dan legislatif terus melangkah maju dalam upaya memperkuat tata kelola informasi dan menjamin hak masyarakat terhadap penyiaran yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas secara intensif oleh para pemangku kepentingan. Salah satu fokus utama RUU…

Jakarta – Upaya Komisi I DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran mendapat dukungan luas dari kalangan industri penyiaran nasional. Revisi ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan platform digital dan memperjelas batas kewenangan antar-lembaga pengawas di era media multiplatform. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa definisi penyiaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran perlu…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 semakin mempertegas kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menerapkan berbagai aturan baru yang menekankan aspek keadilan dan ketepatan sasaran. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai temuan dan evaluasi yang menunjukkan masih banyaknya ketidaktepatan distribusi bansos di tahun-tahun sebelumnya, termasuk data ganda, penyalahgunaan, dan masuknya…

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu langkah terbarunya adalah menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi lebih produktif dan mandiri dalam jangka panjang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan dan…

Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berlangsung lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Kebijakan ini mulai diterapkan penuh dalam penyaluran bansos Juni–Juli 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga basis data utama, yaitu Data Terpadu…