Portal Berita Nusantara
Jakarta – Pemerintah tetap berkomitmen dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memastikan bahwa pengangkatan CASN dapat dilakukan…
Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperkuat birokrasi melalui percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Kebijakan ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan visioner pemerintah yang tidak hanya fokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan publik yang unggul dan modern. Langkah strategis ini telah mendapatkan apresiasi luas dari…
Oleh: Niken Dian Safitri (* Proses rekrutmen dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang optimal. Dalam upaya mempercepat pengangkatan CASN formasi 2024, pemerintah pusat bersama legislatif dan pemerintah daerah telah menunjukkan…
Jakarta – Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut langkah ini sebagai strategi penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Ketua Umum HMI UNJ, Muhammad Falah Musyafa, menegaskan bahwa…
Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada kebangkitan dwifungsi militer dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan. Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa konsep wajib militer dan dwifungsi TNI tidak lagi berlaku di Indonesia. “Nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira dari akademi…
Oleh: Dwi Axela )* Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara dengan tetap menegaskan supremasi sipil. Setelah melalui proses panjang di DPR, revisi ini akhirnya disahkan dengan fokus utama pada modernisasi peran TNI tanpa mengganggu tatanan demokrasi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa…
Oleh: Sinta Rabbani )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip supremasi sipil. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI dengan tantangan zaman, memastikan profesionalisme prajurit, dan meneguhkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Berbagai kalangan menyambut positif revisi ini sebagai wujud…
Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan…
Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif telah dicanangkan, termasuk penguatan pasar tenaga kerja, pengembangan proyek strategis nasional, dan perlindungan sektor industri utama guna menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat…
Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi global, pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan strategis untuk melindungi pekerja. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyediaan lapangan kerja baru, pelatihan vokasi, serta pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelamatan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial….
