Gemanusa

Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor padat karya yang terdampak perlambatan ekonomi global. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa berbagai insentif telah disiapkan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut. “Ini sebuah upaya kita untuk melindungi industri padat karya,” ujar Yassierli. Sejak awal 2025, pemerintah di bawah koordinasi Menko…

Oleh: Zikri Warmena )* Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi langkah konkret untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan dari pemerintah daerah, berbagai program dirancang secara sistematis, terukur, dan diarahkan untuk mengatasi tantangan struktural yang selama ini menjadi hambatan dalam mencapai kemandirian pangan. Kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan…

Oleh: Rinanti Salim )* Pemerintah Indonesia melangkah lebih tegas dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui strategi penguatan cadangan pangan nasional tahun 2025. Langkah ini tidak hanya menjadi kelanjutan dari kebijakan ketahanan pangan sebelumnya, tetapi juga mencerminkan tekad politik yang kuat untuk menghadirkan kedaulatan pangan dari hulu ke hilir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda besar…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya swasembada beras, dengan capaian stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari empat juta ton. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, melampaui catatan stok beras pada tahun 1984 yang mencapai tiga juta ton….

Jakarta — Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa swasembada pangan, khususnya beras, dapat tercapai pada tahun 2025 bahkan lebih cepat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, saat ini Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis untuk menghentikan impor beras dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Target dari Bapak Presiden, awalnya rencana swasembada dicapai dalam empat tahun, kemudian…

Jakarta,- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan perumahan nasional melalui program ambisius pembangunan 3 juta rumah. Program ini tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan hunian rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi raksasa senilai Rp75 triliun dari luar negeri. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan…

Jakarta – Pemerintah menargetkan renovasi rumah menjadi strategi utama dalam upaya mewujudkan penyediaan tiga juta unit rumah layak huni setiap tahun. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyebut langkah ini sebagai pendekatan realistis yang bisa disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional saat ini. “Manuver kami terkait program perumahan tahun ini tidak besar, tapi…

Oleh : Fahri Nur Huda )* Salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional adalah menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol stabilitas sosial dan pengungkit kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah yang menargetkan pembangunan 3 juta…

Oleh: Mala Santika )* Pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam menjawab persoalan krusial sektor perumahan nasional melalui program strategis pembangunan 3 juta rumah. Di tengah tantangan backlog perumahan yang terus membayangi generasi produktif Indonesia, kebijakan ini menjadi wujud keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Namun lebih dari sekadar program penyediaan hunian, proyek ini juga berhasil membuka pintu bagi…

Oleh : Rizky Pratama Nugraha )* Isu pertambangan di Raja Ampat kembali menjadi p publerhatianik dalam beberapa pekan terakhir. Merespons perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan, pemerintah menunjukkan kesigapan melalui serangkaian langkah preventif dan evaluatif. Keputusan menghentikan sementara aktivitas tambang, menyegel operasi ilegal, serta mengevaluasi izin usaha pertambangan mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi…