Gemanusa

Oleh : Dennis Satya )* Keputusan pemerintah pusat untuk tidak memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam penanganan pascabencana. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mencatatkan momen bersejarah di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos dengan mengangkat Indonesia sebagai pusat percakapan global di tengah ketidakpastian dunia. Melalui pidato kunci di Congress Hall Davos, Prabowo menegaskan konsep Prabowonomics. Ia menyampaikan bagaimana memaparkan capaian yang telah dilakukan oleh pemerintahannya dalam satu tahun belakangan ini. Bukan hanya itu,…

Oleh : Kurnia Sandi )* Pidato Presiden Prabowo Subianto di panggung World Economic Forum (WEF) 2026 Davos menempatkan Indonesia sebagai sorotan utama percakapan global mengenai stabilitas dan investasi.  Di tengah fragmentasi geopolitik, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian ekonomi dunia, Presiden Prabowo tampil dengan narasi yang tegas dan terukur, memperlihatkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi stabilitas…

Oleh : Aditya Eka )* Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian forum elite dunia di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos dengan memosisikan Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap tumbuh di tengah tekanan global.  Pidato yang disampaikan di Congress Hall Davos menegaskan pesan tunggal: ketahanan ekonomi Indonesia bukan sekadar narasi optimisme,…

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan menegaskan peran sebagai pemain penting ekonomi global. Keikutsertaan aktif pada forum bertema A Spirit of Dialogue mencerminkan konsistensi Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas kemitraan strategis, dan menarik investasi berkualitas di tengah ketidakpastian global. Kolaborasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia,…

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di WEF 2026 dengan menegaskan komitmen memperkuat diplomasi ekonomi global dan daya saing nasional. Kehadiran tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis menarik investasi berkualitas, tercermin dari keterlibatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, serta Kadin Indonesia dalam promosi investasi nasional yang terstruktur. “WEF ini tentunya menjadi…

Oleh: Alexander Royce*) Hilirisasi perkebunan kian mengemuka sebagai strategi kunci pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas dan tekanan rantai pasok internasional, kebijakan hilirisasi menawarkan jalan keluar yang lebih berdaulat: mengolah hasil perkebunan di dalam negeri agar bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi perkebunan rakyat sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk, memperbaiki kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui optimalisasi kawasan perhutanan sosial untuk mendukung pengolahan komoditas perkebunan berbasis masyarakat. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok usaha perhutanan sosial. Kementerian Kehutanan mencatat, sebanyak 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial telah dipetakan…

Jakarta — Pemberlakuan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana menandai babak baru dalam sistem penegakan hukum nasional. Dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, negara secara resmi menghadirkan kerangka hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Reformasi ini tidak…