Gemanusa

Jakarta – Pemerintah resmi membuka rekrutmen sebanyak 1.500 lowongan kerja guru dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah digalakkan di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan dalam penyediaan…

Oleh : Gavin Asadit )* Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan kurikulum tailor made dengan pendekatan Multi Entry – Multi Exit dan sistem asrama. Kurikulum ini dirancang agar fleksibel, adaptif, dan mampu mencetak generasi muda sebagai agen perubahan…

Oleh: Irfan Nurmaji)* Pemerintah mengambil langkah progresif dalam memastikan kualitas pendidikan inklusif melalui pengembangan kurikulum fleksibel untuk Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Sebagai persiapan menuju tahun ajaran 2025/2026, Kementerian Sosial sedang menyusun…

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan pembagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara telah dilakukan secara transparan dan tata kelola yang baik. Menurut Mahendra, OJK tidak mengatur secara khusus besaran dividien yang dibagikan maupun rasio dividen bagi lembaga jasa keuangan, termasuk BUMN. Mahendra Siregar menyebutkan pembagian dividen…

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan investasi sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,54 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) untuk tahun 2025. Target ambisius ini akan direalisasikan dalam kurun waktu enam hingga sembilan bulan ke depan. Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Melalui pertemuan strategis yang digelar pada awal Juni 2025, kedua entitas besar di sektor keuangan nasional ini memperdalam sinergi dalam menyusun langkah-langkah kolaboratif yang terarah guna mendorong pertumbuhan ekonomi…

Oleh: Fitra Karen *) Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mempercepat transformasi sektor strategis, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengambil langkah signifikan dengan menginvestasikan kembali dividen sebesar Rp81,5 triliun pada 2025. Reinvestasi ini bukan sekadar penempatan dana semata, melainkan sebuah strategi terukur untuk memperbesar daya ungkit ekonomi melalui sektor-sektor prioritas yang mendukung…

Oleh : Matius Yewen Kambu )* Pembangunan manusia yang berkualitas dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Di Papua, salah satu upaya konkret untuk memperkuat fondasi tersebut hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini membawa semangat baru dalam menjawab berbagai tantangan yang selama ini membayangi wilayah timur Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan gizi…

Oleh: Fransiskus Wambrauw )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk memastikan hak dasar setiap warga bisa terpenuhi, terutama anak-anak. Di Papua dan Papua Barat, program ini telah menjelma menjadi lebih dari sekadar kebijakan bantuan pangan. Ia menjadi simbol harapan baru, alat pemberdayaan ekonomi lokal, dan strategi…

Oleh: Naufal Azhari )* Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas nasional. Dalam berbagai forum resmi kenegaraan, Presiden secara konsisten menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran penyelenggara negara untuk segera melakukan perbaikan internal, membenahi tata kelola, dan menghindari segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Pemerintah menilai bahwa…