Gemanusa

Jakarta – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan korupsi. Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI),…

Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP, sehingga terciptanya sinkronisasi antarketentuan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah…

Oleh: Fikri Setiawan )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan ini tidak sekadar penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakin terjamin dalam setiap tahap…

Jakarta – Dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Negosiasi Tarif Trump. Satgas ini bertugas merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi dagang yang efektif dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah…

Oleh: Silvia AP )* Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun…

Oleh: Sidya Wiratma )* Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dan diplomasi perdagangan secara strategis. Dalam menghadapi tantangan tarif tinggi yang diberlakukan terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia, respons pemerintah diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor serta penyesuaian struktural yang berorientasi jangka panjang. Langkah konkret telah ditunjukkan…

Palembang – Pemerintah secara aktif dan progresif mendistribusikan bantuan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan balita di berbagai wilayah Indonesia. Bantuan yang disalurkan berupa paket makanan bergizi lengkap seperti telur, susu, kacang-kacangan, sayuran, buah, dan sumber protein lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi setiap kelompok penerima. Ini menunjukkan ketelitian dan kepedulian…

Oleh : Astrid Widia )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah secara nasional menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus memberdayakan perekonomian lokal. Pengawasan yang ketat dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci utama untuk memastikan implementasi program ini benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan.  Dengan semangat kolaborasi lintas sektor,…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peresmian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia, serta mempermudah proses keberangkatan dan kepulangan dari dan ke Tanah Suci. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji dan umrah…

Oleh: Moeini Syakir *) Momentum peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 4 Mei 2025, menandai tonggak penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan jamaah yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara meresmikan fasilitas seluas 27.400 meter persegi…