Sosbud
Pemerintah Pastikan Pembebasan Bersyarat Sesuai Prosedur, Komitmen Antikorupsi Tetap Tegas
Oleh: Astrid Syafira Pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, telah dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Keputusan ini memicu beragam respons dari publik, namun pemerintah memastikan bahwa prosesnya telah mengikuti mekanisme sah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai koridor aturan, tanpa intervensi di luar ketentuan. Menteri Imigrasi…
Jaga Kesucian Bulan Kemerdekaan, Tolak Pengibaran Bendera Bajak Laut
JAKARTA – Selama momentum bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kesucian simbol kebangsaan, Merah Putih. Bendera ini tidak boleh dicampuri simbol asing, termasuk bendera bajak laut dari serial One Piece. Sikap ini diambil agar marwah dan kehormatan perjuangan bangsa tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menekankan bahwa Merah Putih…
Berbagai Elemen Masyarakat Serukan Hormati Merah Putih, Tolak Bendera Bajak Laut
JAKARTA – Selama bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke -80, sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat menyerukan agar masyarakat menjunjung tinggi kehormatan Bendera Merah Putih serta menolak fenomena pengibaran bendera bajak laut yang sempat viral. Seruan ini menjadi pengingat bahwa simbol negara adalah perekat persatuan bangsa dan tidak boleh digantikan oleh ikon lain yang tidak memiliki…
Bendera Bajak Laut Ancam Makna Sakral Kemerdekaan Indonesia
Oleh: Desi Trihartati)* Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah fenomena kontroversial muncul di media sosial dan sejumlah wilayah di tanah air terlihat adanya fenomena pemasangan bendera bergambar tengkorak yang lazim diasosiasikan dengan simbol bajak laut dikibarkan di tempat-tempat umum dan acara komunitas. Meski yang dimaksud adalah sebagai hal guyonan atau estetika alternatif, hadirnya simbol yang sangat…
Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda
Jakarta – Pemerintah Pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belakangan menuai sorotan publik. Lonjakan tarif pajak di sejumlah daerah disebut sebagai keputusan murni pemerintah daerah dan DPRD setempat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan tudingan bahwa kenaikan…
Pemerintah Pusat Pastikan Tidak Terlibat dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Daerah
Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan pajak di daerah, termasuk polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penegasan ini disampaikan untuk merespons anggapan bahwa kenaikan pajak terjadi akibat minimnya anggaran dari pusat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengimbau para kepala daerah untuk memastikan…
Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah Bukan Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
Oleh: Effendy Satria )* Ketegangan politik lokal di Kabupaten Pati meningkat setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diumumkan oleh Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut awalnya menaikkan tarif hingga 250 persen, langkah yang memicu gejolak di masyarakat. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kemarahan sebagian warga terlanjur membesar dan berujung pada tuntutan agar…
Pemerintah Pastikan Kebijakan Pajak Daerah Tidak Dipengaruhi Anggaran Pusat
Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang…
Alumni UI We Care Gebrakan Dewi Puspitorini Dorong Digitalisasi untuk ILUNI 2025
Depok – Komitmen untuk membawa perubahan positif bagi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) terus digaungkan oleh komunitas Alumni UI We Care. Dewi Puspitorini meluncurkan gebrakan baru tersebut dengan mendorong digitalisasi dalam rangka menyongsong ILUNI yang semakin berkualitas dan modern. Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS,…
Dewi Puspitorini Bangun ILUNI UI yang Transparan dan Berdampak melalui ‘Alumni UI We Care’
Jakarta – Dewan Pakar KAHMI Nasional, Dr. Risman Pasaribu menilai sosok dr. Dewi Puspitorini sangat cocok untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028. Menurutnya, selain memiliki pengalaman yang banyak, dr. Dewi juga dikenal sebagai seorang yang jujur dan transparan. “Mbak Dewi memiliki kapasitas yang tinggi dan gagasan-gagasan yang baik untuk…