Sosbud

Oleh: Muhammad Indra Cahya )* Pendidikan adalah hak setiap anak yang wajib dijamin negara. Meskipun akses pendidikan terus diperluas, sejumlah anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencerdaskan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Sekolah Rakyat….

Pemerintah memastikan seluruh persiapan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang telah berjalan maksimal. Kesiapan ini mencakup koordinasi antarinstansi, distribusi logistik, serta pengawasan di lapangan guna menjamin proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan sesuai hukum. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn)…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan publik dan telah menyiarkan rapat-rapat pembahasan…

Oleh: Maria Yoman *) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bukan hanya sekadar agenda pemenuhan nutrisi anak-anak, tetapi merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) dari akar rumput. Melalui pendekatan yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, MBG menjadi bagian dari strategi besar pembangunan berkeadilan di kawasan timur Indonesia….

Papua – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di Papua melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menekankan pentingnya program ini dalam menyediakan gizi seimbang bagi generasi muda Papua. “Program MBG ini merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun SDM dari akar rumput. Fokus utama harus…

Oleh: Rafif Ramadhan)* Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini dapat berjalan melalui koordinasi lintas kementerian terutama antara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus membentuk generasi muda Indonesia yang unggul secara intelektual, berintegritas tinggi, serta memiliki akhlak mulia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai sarana strategis untuk memperluas edukasi literasi digital kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Kepala Badan Pengembangan…

Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah…

Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke…