Sosbud
Pemerintah Optimalkan Rekayasa Lalu Lintas untuk Arus Balik Lebaran 2025
Jakarta –Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyiapkan berbagai strategi guna mengurai kepadatan lalu lintas agar masyarakat dapat kembali ke kota tujuan dengan lancar. “Kami memprediksi arus balik akan terjadi pada 5 hingga 7 April,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemberian diskon tarif tol. Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan pembebasan…
Pemerintah Perkuat Transportasi Publik Demi Kelancaran Arus Balik Lebaran 2025
Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kesiapan transportasi publik guna memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa seluruh pihak terkait telah bekerja sama untuk menjamin keamanan serta kenyamanan perjalanan pemudik. Menurut AHY, kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas arus mudik dan balik tetap…
Pemerintah Pastikan Arus Balik Lebaran Berjalan Lancar
Oleh : Abdul Harris )* Pemerintah memastikan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah berlangsung lancar dan aman bagi seluruh masyarakat yang kembali ke kota setelah merayakan hari raya di kampung halaman. Setiap tahunnya, arus balik Lebaran menjadi tantangan tersendiri dengan meningkatnya volume kendaraan di berbagai jalur utama, baik di jalan tol, jalur arteri, hingga…
Pemerintah Dorong Kolaborasi Multipihak Jaga Kelancaran Arus Balik Lebaran
Oleh : Astrid Widia )* Kelancaran arus balik Lebaran 2025 menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat keamanan, dengan berbagai strategi telah disiapkan guna mengurai kepadatan lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik agar dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan nyaman. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada…
Pemerintah Susun Regulasi Baru untuk Batasi Usia Pengguna Media Sosial
JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk membatasi usia pengguna media sosial demi melindungi anak-anak dari dampak negatif ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan aturan ini akan disusun melalui peraturan pemerintah terlebih dahulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat. “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih…
Pemerintah Pastikan Regulasi Pembatasan Media Sosial bagi Anak Segera Berlaku
JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan usia bagi anak dalam mengakses ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak. Presiden Prabowo Subianto menandatangani regulasi ini pada Jumat, 28 Maret 2025. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa aturan ini membagi akses media sosial berdasarkan kategori…
Generasi Muda Lebih Terjaga, Peraturan Pembatasan Medsos Anak Disambut Positif
Oleh: Alfi Hakim )* Pemerintah terus berkomitmen dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak dengan menerapkan aturan pembatasan pembuatan akun media sosial bagi mereka. Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan karena dinilai mampu melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital yang semakin tidak terbendung. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid,…
Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk Mengatur Akses Media Sosial Anak
Oleh: Sintya Sari )* Pemerintah semakin serius dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital dengan menyiapkan kebijakan baru yang akan mengatur akses mereka ke media sosial. Saat ini, sekitar sepertiga pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak. Tanpa regulasi yang memadai, mereka rentan terpapar berbagai ancaman seperti konten berbahaya, eksploitasi daring, hingga gangguan psikologis akibat…
UU TNI Memastikan Keamanan Tanpa Mengurangi Supremasi Sipil dalam Negara Demokratis
JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025. Revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 ini mencakup beberapa aspek penting, seperti kedudukan TNI, peluang anggota aktif menduduki jabatan sipil, perluasan operasi militer selain perang, serta perpanjangan batas usia pensiun…
UU TNI Mempertegas Peran Militer dalam Keamanan Tanpa Intervensi Politik
Oleh: Budi Harikusuma )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran militer tanpa melanggar prinsip demokrasi. Pemerintah dan DPR memastikan bahwa perubahan dalam regulasi ini tetap berpegang pada supremasi sipil serta tidak membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam politik atau sektor sipil yang tidak relevan dengan pertahanan negara. Dalam pembahasannya,…