Sosbud
Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres telah Melampaui Kewenangan
JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengungkapkan sikapnya mengenai beberapa putusan permohonan ihwal batasan usia capres-cawapres pada Senin (16/10/2023) yang terkesan aneh. Saldi mengaku dirinya bingung karena putusan MK dinilai berubah-ubah dalam waktu dekat. Kebingungan yang dimaksud oleh Saldi adalah mulanya putusan MK menolak permohonan PSI yang meminta batasan usia capres-cawapres turun…
Kabulkan Gugatan Putusan Soal Syarat Capres – Cawapres, YLBHI Sebut MK Tidak Kredibel Menjaga Konstitusi
Jakarta – Gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju di pilpres. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebutkan MK tidak kredibel menjaga konstitusi. “Ketua…
Putusan MK Terkait Batas Usia Capres – Cawapres Mengecewakan Masyarakat karena Tidak Konsisten
Jakarta – Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan pihaknya dan masyarakat sangat kecewa atas putusan MK yang tidak memiliki konsistensi terkait gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Menurut Titi, putusan MK seharusnya konsisten menolak seluruh gugatan batas usia Capres-Cawapres, jangan disatu sisi tidak memperbolehkan usia dibawah 40 namun disisi lain diperbolehkan asal pernah menjabat atau…
Putuskan Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres, Pakar: MK Rawan Konflik Kepentingan
Jakarta – Mahkamah Konstitusi atau MK telah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan itu disampaikan pada Senin (16/10) Keputusan tersebut menuai kritik dari beragam kalangan. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan…
Bolehkan Kepala Daerah Maju Pilpres, Pakar Hukum Ingatkan MK Soal Etika Demokrasi
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan soal batasan usia capres cawapres. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (16/10), lembaga itu menolak gugatan soal batas usia Capres Cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara dalam putusan lainnya, MK membolehkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun maju Capres Cawapres. Putusan lembaga tersebut…
MK Tidak Objektif Dalam Putusan Soal Batas Usia Capres Cawapres
Jakarta — Banjir kritik terjadi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai memperpanjang politik dinasti Presiden Joko Widodo berkuasa. Dalam beberapa putusan MK, terdapat aspek-aspek yang dianggap mendukung dominasi politik dinasti pasca putusan dan kemungkinan pengaruh Presiden terhadap MK karena hubungan kekeluargaan. Pemerhati Sosial Politik, Rustam Ibrahim menyayangkan bagaimana tujuan adanya Mahkamah Konstitusi adalah menciptakan demokrasi…
Gotong Royong Cegah Penggunaan Isu SARA dalam Pemilu 2024
Oleh : Naufal Putra Bratajaya )* Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) berpotensi dipolitisasi oleh kelompok kepentingan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Oleh sebab itu, masyarakat perlu terus meningkatkan sinergitas untuk bersama-sama bergotong royong cegah penggunaan isu SARA tersebut jelang Pemilu. Isu SARA merupakan sebuah persoalan yang paling diwaspadai, khususnya bagi masyarakat heterogen…
Aparat Keamanan Jamin Pengamanan TPS di Sekitar Markas KST selama Pemilu
Oleh : Moses Waker )* Aparat keamanan dari personel gabungan TNI dan Polri sudah siap untuk menjamin pengamanan akan seluruh TPS yang berada di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya yang terletak di sekitar markas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII / Cenderawasih, Mayjen TNI…
Mengapresiasi Langkah Pemerintah Sukses Mengatasi Konflik di Pulau Rempang
Oleh: Nana Gunawan *) Sejumlah pihak mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah dalam menangani konflik agraria di Pulau Rempang. Pemerintah dinilai berhasil dalam menggali akar persoalan dan memberikan kepastian pada masyarakat lokal yang sebelumnya melakukan unjuk rasa terkait penolakan relokasi proyek Rempang Eco City. Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih mengatakan bahwa penyelesaian masalah…
Pemerintah Pastikan Implementasi UU Cipta Kerja Datangkan Dampak Positif bagi Rakyat
Oleh : Naomi Leah Christine )* Pemerintah RI memastikan bahwa pengimplementasian UU Cipta Kerja akan mampu mendatangkan dampak yang sangat positif dan nyata bagi seluruh rakyat di Indonesia, utamanya adalah pada mereka para pegiat ekonomi hingga UMKM. Wakil ketua III Satuan Tugas (Satgas) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Raden Pardede menyampaikan bahwa memang banyak sekali ragam…