Sosbud
Stimulus Lewat PPN Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Dengan Asas Keadilan dan Gotong Royong
JAKARTA — Pemerintah Indonesia memperkuat stimulus ekonomi dengan menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, efektif mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan memperluas pembiayaan subsidi dan bantuan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dengan asas keadilan serta semangat gotong royong. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga daya beli…
Kenaikan Pajak Barang Mewah Sebagai Langkah Penguatan Ekonomi Negara
Jakarta, – Pemerintah Indonesia memberikan penegasan terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski terdapat sejumlah kekhawatiran, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga…
Dibarengi Paket Stimulus Ekonomi, Kenaikan PPN 1% Perkuat Pendapatan Negara
Jakarta – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% yang akan diberlakukan mulai 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pembangunan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan keputusan ini sudah dipertimbangkan “demi APBN” dan “bukan membabi buta”. Menurutnya, PPN di Indonesia…
Stimulus Ekonomi Solusi Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditejen Pajak), Dwi Astuti mengatakan , hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk. “Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Juga subsidi listrik,…
Menko Perekonomian Airlangga: Kenaikan PPN 1 Persen, Pemerintah Hanya Ikuti Amanah Undang – Undang
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah hanya ikuti amanah undang – undang terkait kenaikan PPN 1 persen. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bukanlah keinginan pemerintah. “Pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat…
Berpihak Kepada Masyarakat, Penyesuaian PPN 1% Demi Membiayai Subsidi dan Bansos
JAKARTA — Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, bertujuan memperluas pembiayaan subsidi dan bantuan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta menjaga stabilitas APBN. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak merupakan instrumen penting pembangunan dengan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip ini mendasari penerapan PPN 12% yang selektif. “Keadilan adalah di…
Usai Pilkada Berjalan Demokratis, Masyarakat Harus Jaga Persatuan
JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah dilaksanakan, pelaksanaan demokrasi tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu, setelah pelaksanaan Pilkada 2024 masyarakat harus menjaga persatuan demi terwujudnya proses demokrasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi. Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,…
Ketidakpuasan Hasil Pilkada Harus Diselesaikan Melalui Mekanisme Hukum
Oleh : Dirandra Falguni )* Pilkada Serentak 2024 telah mencatat sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, telah melaksanakan pemungutan suara pada 27 November 2024. Sebagai salah satu Pemilu lokal terbesar di dunia, Pilkada ini mencerminkan komitmen bangsa untuk membangun demokrasi yang lebih matang. Namun, seperti halnya pesta…
Pemerintah Ajak Masyarakat Waspadai Bahaya Iklan Judi Online
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan iklan judi online yang marak di media sosial. Direktur Pengelolaan Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo, menegaskan bahwa mengklik iklan judi online dapat membahayakan keamanan data pribadi. “Ketika kita mengklik sebuah iklan judi online, algoritma yang ada…
Hindari Konten Judi Online dengan Bijak Menggunakan Media Sosial
Oleh: Sari Dewi Anggraini Pesatnya perkembangan teknologi dan internet telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga layanan online yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman yang semakin mengkhawatirkan, yakni judi online. Akses yang semakin mudah melalui ponsel pintar membuat masyarakat, termasuk anak-anak, rentan terpapar dampak negatifnya….