
Sosbud
Formulasi Baru Pembahasan RUU di DPR Dorong Legislasi yang Lebih Partisipatif
Oleh : Salsabila Rachma)* Proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Kualitas legislasi tidak hanya ditentukan oleh substansi norma hukum, tetapi juga oleh mekanisme, transparansi, dan keterlibatan publik dalam penyusunannya. Dalam kerangka ini, upaya DPR RI untuk merumuskan pendekatan baru dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi….
DPR Rumuskan Formulasi Baru Legislasi yang Lebih Terbuka
Oleh : Dimas Ardiansyah )* Proses legislasi di Indonesia tengah berada pada titik penting transformasi. Dalam sistem demokrasi modern, kualitas suatu undang-undang tidak hanya diukur dari substansinya, tetapi juga dari proses penyusunannya yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Reformasi dalam metode pembahasan rancangan undang-undang menjadi langkah krusial untuk menjawab berbagai tantangan legislatif yang dihadapi selama ini….
UU TNI Tingkatkan Kualitas Prajurit yang Lebih Profesional
Oleh: Farhan Farisan )* TNI kembali menjadi sorotan publik usai DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Kamis, 20 Maret 2025. Perubahan tersebut memuat sejumlah penyesuaian terhadap tantangan zaman dan kebutuhan reformasi pertahanan nasional. Penambahan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU TNI…
Pentingnya Mendukung Revisi UU TNI Pastikan Militer Hormati Supremasi Sipil
*) Oleh : Vina G. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru-baru ini diajukan dan disetujui oleh DPR RI memiliki makna yang sangat penting dalam konteks pemantapan sistem pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Tidak hanya menjadi agenda untuk meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun revisi ini juga…
Narasi ‘Indonesia Gelap’ Tak Sesuai Realita, Pemerintah Terus Bergerak Maju
Jakarta – Narasi provokatif seperti “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan realita dan tidak mewakili aspirasi mayoritas masyarakat. Sebaliknya, bangsa ini tengah bergerak maju dengan semangat optimisme dan berbagai upaya perbaikan. Rektor IPB University, Arif Satria, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama para rektor sempat menyinggung soal anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi kelam….
Ayo Damai, Waspadai Agenda Tersembunyi di Balik Indonesia Gelap
Jakarta – Masyarakat perlu mewaspadai adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan bangsa dalam gelombang demonstrasi Indonesia Gelap. Analisa tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, yang menyebut bahwa pola gerakan dalam aksi-aksi Indonesia Gelap menunjukkan adanya desain sistematis dan terstruktur, jauh dari sekadar penyampaian aspirasi spontan masyarakat. “Kita melihat ada pola gerakan yang…
Fundamental Ekonomi Makin Kuat, Provokasi “Indonesia Gelap” Hanya Ilusi
Oleh : Laras Mulyani )* Narasi kelam tentang kondisi ekonomi Indonesia yang disebut berada di ambang krisis kembali mencuat ke ruang publik. Sayangnya, narasi ini jauh dari kenyataan. Fakta-fakta objektif menunjukkan bahwa ekonomi nasional justru berada dalam posisi stabil dan prospektif. Segala upaya provokatif yang mencoba membingkai Indonesia sebagai negara yang terpuruk hanyalah ilusi yang…
Waspadai Gerakan “Indonesia Gelap”, Jangan Biarkan Stabilitas Nasional Dikorbankan
Oleh : Ramadhan Putra )* Dalam beberapa hari terakhir, aksi bertajuk “Indonesia Gelap” mencuat di sejumlah kota besar Indonesia dan memunculkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas nasional. Gerakan ini memang diklaim sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, namun faktanya gerakan tersebut lebih banyak diwarnai narasi provokatif yang berpotensi menyesatkan dan bahkan disusupi oleh kelompok berkepentingan yang ingin…
Kebijakan Tarif Trump Jadi Momentum Indonesia Bersatu Untuk Ekonomi Nasional
Jakarta – Kebijakan tarif resiprokal terbaru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai bukan semata-mata sebagai tekanan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan kemandirian ekonomi nasional. Mulai 2 April 2025, AS akan memberlakukan tarif dasar 10 persen ditambah tambahan 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. Di tengah…
Gempur Proteksionisme AS, Prabowo Siapkan Strategi Total Lawan Tarif
Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapannya dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan yang mulai berlaku secara bertahap pada 5 dan 9 April 2025 itu dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor ekspor nasional, terutama industri padat karya seperti apparel dan alas kaki. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno…