Sosbud
Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus
Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka. Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi…
Demi Persatuan Bangsa, Penting Hindari Aksi 28 Agustus Ciptakan Kondusivitas
JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana. Maka dari itu, demi terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling mengutamakan stabilitas nasional. Salah satu langkah yang…
Kebijakan Pro-Buruh Terus Diperkuat, Pemerintah Pastikan Perlindungan dan Kesejahteraan
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat berbagai macam kebijakan yang pro-buruh, hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa para pekerja sejatinya adalah tulang punggung ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan mereka harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam peringatan Hari Buruh, Kamis…
Penghapusan Tantiem Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat BUMN Akuntabel
Oleh: Lestari Widyaningsih )* Langkah pemerintah melalui kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus besar bagi pejabat BUMN menjadi penanda kuat dari komitmen membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih akuntabel. Selama ini, pemberian tantiem yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun bagi komisaris maupun direksi menjadi perhatian public…
Pemerintah Hapus Tantiem Komisaris BUMN untuk Perkuat Tata Kelola
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR. “Saya menemukan komisaris hanya rapat sebulan sekali bisa dapat Rp40 miliar per tahun. Itu tidak wajar,” kata Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menekankan, jika BUMN merugi maka direksi maupun komisaris tidak boleh menerima…
Penghapusan Tantiem Jadi Langkah Strategis Pembenahan BUMN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. “Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup…
Pemerintah Pacu Infrastruktur Papua Lewat Penjaminan Kredit dan Pembangunan Rumah Rakyat
Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga dukungan pembiayaan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memperluas akses pembiayaan konstruksi. Penandatanganan kerja sama ini mencatat…
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua sebagai Strategi Pemerataan Nasional
Oleh: Elias Sondegau *) Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu daerah…
Tolak Demo 25 Agustus, DPR dan Pemerintah Komitmen Kawal RUU Perampasan Aset
JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat dan wakil rakyat menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi mengikuti demonstrasi 25 Agustus 2025. Aksi tersebut dinilai tidak jelas penanggung jawabnya serta rawan ditunggangi kepentingan politik. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat menegaskan organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi itu. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab…
Komitmen Pemerintah Perangi Judi Daring Lewat Edukasi Pemanfaatan Bansos
Oleh : Arya Pradipta )* Pemerintah kembali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan produktif. Dalam penyaluran bansos untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah mengingatkan agar dana yang diberikan tidak dipakai untuk aktivitas yang merugikan, khususnya perjudian daring yang marak menjebak masyarakat. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menekankan bahwa…