Diskon Tiket Transportasi dan Tarif Tol: Strategi Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat di Mudik Lebaran 2025

Oleh: Komala Putra Kemal )* Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinanti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada musim mudik tahun 2024, tercatat sekitar 123 juta orang melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah. Angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi dan bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan berbagai…

Read More

Diskon Ruas Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera Mudahkan Masyarakat Lakukan Perjalanan Mudik Lebaran

Oleh: Bara Winatha*) Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idulfitri di kampung halaman. Namun, tingginya volume kendaraan yang melintas di jalan tol kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para pemudik. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan meringankan beban masyarakat dalam melakukan perjalanan, pemerintah dan pihak pengelola tol memberikan kebijakan…

Read More

Kolaborasi Semua Pihak Kunci Kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kadin memiliki dua peran utama dalam program ini, yaitu sebagai mitra dalam pembangunan infrastruktur dan dalam pembinaan rantai pasok yang kebutuhannya sangat besar,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia berharap Kadin dapat membantu…

Read More

Program MBG: Langkah Nyata Wujudkan Generasi Sehat dan Sejahtera

Jakarta – Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera dengan hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya sekadar pemberian makanan gratis, tetapi merupakan solusi nyata dalam mencegah stunting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi. Dengan cakupan yang luas dan dampak signifikan, MBG menjadi tonggak penting dalam upaya…

Read More

Program MBG Ciptakan Lapangan Kerja dan Turunkan Kemiskinan

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kemiskinan dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu solusi yang mulai diterapkan di berbagai daerah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto diprediksi mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan…

Read More

Mengecam Kekejaman OPM di Yahukimo, Pemerintah akan Tindak Tegas

JAKARTA – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik…

Read More

UU TNI Pastikan Keseimbangan Peran Militer dan Sipil

Oleh: Adi Pramana )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan pentingnya menyeimbangkan peran militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak melangkahi prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI…

Read More

UU TNI Tidak Akan Menghidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ia memastikan revisi tersebut difokuskan pada penguatan institusi TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. “Tidak, kita pastikan enggak,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya. Prasetyo meminta semua pihak lebih teliti memahami substansi revisi yang sedang…

Read More

UU TNI Fokus pada Profesionalisme, Bukan Dwifungsi ABRI

Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan fokus pada profesionalisme tanpa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Sejumlah pejabat menekankan bahwa konteks politik saat ini sangat berbeda dari era Orde Baru, sehingga kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa perubahan sistem…

Read More