Sosbud
Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset Sesuai Aspirasi 17+8
Jakarta – Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Komitmen ini dinilai sebagai wujud nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang telah disuarakan dalam berbagai aksi dan forum diskusi…
Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset untuk Jawab Aspirasi 17+8
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah resmi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas desakan publik yang terkonsolidasi dalam gerakan “17+8”. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam sidang paripurna DPR. Langkah ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menegakkan keadilan ekonomi di…
DPR Respon Aspirasi 17+8 Lewat RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2026
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas….
Bansos Tidak untuk Judi Daring, Pemerintah Tegas Coret Penerima yang Terlibat
Jakarta – Pemerintah pusat semakin tegas dalam menindak praktik judi daring dengan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini mendapat sorotan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa dan Pacitan, Jawa Timur, yang memastikan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, menegaskan…
Pemerintah Tegas Berantas Judi Daring, Pengawasan Bansos Diperketat Demi Efek Jera
Oleh: Irma Nadia Sinaga Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring dan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak menjerat masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah kebijakan pencoretan nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini tidak…
Anak Muda Berinovasi, Kemkomdigi Apresiasi GATE System Penangkal Judi Daring
*) Oleh: Raka Prasetya Salah satu permasalahan yang kian meresahkan adalah praktik judi daring yang menyasar masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi pada masalah sosial seperti perceraian, kriminalitas, hingga rusaknya masa depan generasi muda. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, lahir sebuah inovasi dari mahasiswa Universitas Lampung…
Kemkomdigi: GATE System Bukti Generasi Muda Peduli Dampak Judi Daring
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi mahasiswa Universitas Lampung yang menciptakan sistem Gambling Activity Tracing Engine (GATE System) sebagai terobosan dalam memerangi aktivitas judi daring. Inovasi ini dinilai selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan ruang digital sekaligus menciptakan ekosistem internet yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengawasan…
Sinergi TNI Polri dan Masyarakat Tegakkan Demokrasi Tanpa Kericuhan
Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas pasca demonstrasi yang sempat berlangsung di sejumlah wilayah. Hal ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI. Dalam konferensi tersebut, turut hadir Karoprovos Divpropam Polri, Brigjen Pol…
Publik dan Aparat Bersatu Kawal Demokrasi yang Aman dan Bermartabat
Jakarta – Gerakan bersama antara publik dan aparat keamanan terus menunjukkan hasil positif dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Semangat ini menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara santun dan bermartabat, tanpa menimbulkan keresahan maupun kerusakan. Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengatakan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional yang dijamin…
Masyarakat Bersama TNI Polri Pastikan Aspirasi Disampaikan Tanpa Kekerasan
Oleh : Andhika Utama Di tengah cepatnya perubahan sosial, politik, dan ekonomi, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi semakin kuat. Aksi unjuk rasa, diskusi publik, dan gerakan sosial kini menjadi bagian penting dari demokrasi yang sehat. Meski kebebasan berpendapat dijamin, meningkatnya intensitas di ruang publik juga menuntut kedewasaan bersama agar aspirasi disampaikan secara damai, tertib, dan…