Sosbud
Pemerintah Permudah Akses Hunian Melalui KPR FLPP 2025
Oleh : Abdul Karim )* Program KPR Subsidi FLPP 2025 menjadi peluang penting yang tidak boleh dilewatkan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang ingin memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan ringan dan terjangkau. Pemerintah terus membuka ruang akses yang lebih besar agar para ASN, yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa segera mewujudkan…
Pemerintah Serap Aspirasi Terkait Rencana Ukuran Rumah Subsidi
Jakarta – Pemerintah masih mengkaji secara mendalam rencana penyesuaian ukuran rumah subsidi agar tetap memenuhi kelayakan dan kebutuhan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa rencana tersebut belum final dan masih berada dalam proses evaluasi serta pembahasan mendalam. “Sekarang saya masih berada pada tahap menerima berbagai masukan. Keputusan akan diambil pada…
Rumah Subsidi Berkualitas, Solusi Hunian dari Pemerintah untuk Masyarakat
Jakarta – Pemerintah menargetkan penyediaan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025 bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa capaian ini merupakan langkah bersejarah dalam pembangunan perumahan nasional. “Sepanjang sejarah, belum pernah ada penyediaan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit dalam satu tahun seperti yang terjadi tahun ini….
Mengapresiasi Penegak Hukum Bongkar Jaringan Buzzer Penyebar Isu Negatif
Oleh : Ridho Ramadhan )* Serangan terhadap stabilitas nasional pada jaman perkembangan dunia teknlogi dan informasi yang sangat pesan seperti sekarang ini nyatanya memang tidak selalu datang dari luar ataupun secara fisik saja, tetapi justru ternyata juga berkembang dari dalam melalui penyebaran narasi negatif yang sistematis. Isu seperti “Indonesia Gelap” dan opini negatif terhadap revisi…
Aparat Bongkar Jaringan Buzzer Konten Negatif, Masyarakat Wajib Jernih Terima Informasi
Oleh : Kurniawan Santoso )* Gelombang narasi negatif yang belakangan ini beredar di tengah masyarakat dan mengarah pada adanya narasi provokasi mengenai Revisi Undang-Undang TNI semakin masif beredar di ruang digital. Pola penyebaran narasi negatif tersebut ternyata tidak lepas dari upaya terorganisasi yang secara sistematis memang berusaha untuk membentuk opini publik demi tujuan tertentu dari…
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang Baru di Raja Ampat
Oleh : Andhika Rachma *) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada penerbitan izin tambang baru di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini menjadi respons terhadap kekhawatiran publik dan gelombang penolakan dari masyarakat sipil serta aktivis lingkungan yang menilai bahwa kawasan konservasi seperti Raja Ampat semestinya…
Pemerintah Tegas Lindungi Raja Ampat, Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Sesat Tambang
Oleh : Ricky Rinaldi Isu tambang nikel di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat terus menjadi sorotan tajam dari publik nasional maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia merespons dengan tegas dan terbuka, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar luas melalui media sosial. Kawasan Raja Ampat yang telah diakui sebagai…
Sinergitas Antar Lembaga Kawal Program Strategis Pemerintah Bebas Korupsi
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan sinergi antarlembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawal pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah, agar berjalan secara…
Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi
Jakarta – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penerapan nilai-nilai integritas di sektor dunia usaha sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan pendampingan yang menyasar pelaku usaha, termasuk UMKM dan korporasi besar. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya di lingkungan KPK…
Dorong Transparansi Tata Kelola Lahan Negara untuk Cegah Korupsi
Oleh Raras Ayu Palapa *) Tata kelola lahan negara menjadi salah satu sektor strategis yang rawan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, perolehan dan pengelolaan lahan negara kerap diwarnai oleh tumpang tindih kepemilikan, konflik hukum, hingga dugaan praktik mafia tanah. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini menaruh perhatian serius…