Sosbud

Jakarta — Pemerintah memperketat standar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan makanan di sekolah. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat prosedur pengolahan makanan di dapur MBG, kewajiban sertifikasi juru masak, hingga inspeksi ketat di lapangan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pemerintah berkomitmen agar MBG tetap berjalan lancar tanpa…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sebanyak 20.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diprioritaskan memperoleh kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumlah ini naik dari target awal yang hanya 16.000 koperasi. “Kemarin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan)…

Jakarta — Pemerintah memastikan percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dimulai pada Oktober 2025. Program strategis ini digadang sebagai salah satu solusi nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menjawab keresahan masyarakat di tengah dinamika sosial dan demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini. Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan mampu menjadi penopang distribusi kebutuhan…

Oleh : Dika  Rachman Di tengah berbagai dinamika perekonomian global yang berdampak pada masyarakat Indonesia, muncul kembali kesadaran bahwa kekuatan ekonomi rakyat harus menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Inflasi, fluktuasi harga pangan, serta tantangan distribusi kebutuhan pokok menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat….

Oleh: Dimas Permana )* Pemerintah Indonesia tengah memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dengan meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih). Program ini digagas sebagai salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan pengangguran sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.  Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar menyerap tenaga…

Jakarta,- Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi kelompok buruh 17+8 dengan menyiapkan kebijakan konkret untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor padat karya maupun industri strategis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa salah satu langkah penting adalah dengan menahan laju kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setidaknya selama…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional melalui berbagai kebijakan insentif yang dirancang untuk memperkuat dunia usaha. Langkah ini dinilai mampu menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru. Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita, menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 10,7 juta warga…

Oleh : Lita Razak )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri, khususnya pada sektor padat karya seperti industri hasil tembakau dan energi ritel. Penegasan ini sejalan dengan aspirasi 17+8 yang mengedepankan perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, serta stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan…

Jakarta — Stabilitas keamanan nasional menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya dinamika sosial politik belakangan ini. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk provokasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan tidak hanya untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari…

Meulaboh – Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan kembali menjadi sorotan positif dalam upaya menegakkan demokrasi tanpa kekerasan. Pasca rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, terlihat bahwa pola interaksi yang lebih terbuka, komunikatif, dan saling menghormati mulai tumbuh di tengah dinamika politik nasional. Anggota Dewan…