Pemerintah Manfaatkan Penundaan Tarif Trump untuk Negosiasi Melalui Pendekatan Diplomasi

Oleh : Andi Mahesa )* Penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk impor dari negara mitra, termasuk Indonesia, merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berdaya saing. Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya angin segar, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki…

Read More

Apresiasi Pendekatan Diplomasi Kebijakan Tarif Trump Jaga Kerja Sama Dagang Indonesia–AS

Oleh : Andika Pratama )* Pemerintah menunjukkan ketangguhan dan kecermatan dalam menyikapi dinamika kebijakan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif proteksionis yang kembali digaungkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam iklim global yang sarat ketidakpastian, strategi diplomasi ekonomi yang diterapkan Indonesia terbukti menjadi pendekatan yang tidak hanya defensif, tetapi juga konstruktif dalam menjaga keberlanjutan…

Read More

RUU KUHAP Mewujudkan Penegakan Hukum yang Demokratis

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang menyetujui usulan agar advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya. “Dalam RDPU tadi, kami sangat apresiasi usulan dari Peradi SAI diterima oleh Komisi III, yaitu advokat itu punya hak imunitas, tidak…

Read More

Optimisme RUU KUHAP Berikan Sistem Peradilan Inklusif

Oleh: Yusran Pratama )* Upaya pembaruan sistem hukum di Indonesia kembali menunjukkan kemajuan strategis dengan ditargetkannya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun ini. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa revisi KUHAP adalah keniscayaan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Sinkronisasi kedua instrumen…

Read More

RUU KUHAP Mendukung Proses Hukum yang Transparan

Oleh: Indira Sari )* Pemerintah terus meneguhkan komitmennya dalam membangun sistem peradilan pidana nasional yang adil, modern, dan transparan. Salah satu wujud konkret dari langkah ini adalah pembaruan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan melengkapi berlakunya KUHP baru pada 2026 mendatang. Pembaruan ini bukan hanya penting sebagai upaya harmonisasi…

Read More

Meningkatkan Transparansi Koperasi Merah Putih: Langkah Pengawasan Efektif untuk Keberlanjutan

Oleh: Indriani Nova )* Transparansi menjadi salah satu fondasi utama dalam tata kelola kelembagaan yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam badan usaha berbasis keanggotaan seperti koperasi. Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput….

Read More

Koperasi Merah Putih: Pilar Ekonomi Rakyat Era Presiden Prabowo

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah revolusioner melalui pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh penjuru Indonesia. Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat yang mandiri dan berkeadilan.Langkah monumental ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi…

Read More

Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Pengelolaan Danantara Secara Transparan dan Profesional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan pentingnya pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Hal ini disampaikan di acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang dihadiri oleh 1500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Convention Center, pada 28 April 2025. Presiden Prabowo menekankan…

Read More

Danantara Pilar Baru Pengelolaan Aset Negara yang Strategis dan Transparan

Oleh: Ratna Sari Dewi Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan kekayaan negara dengan diluncurkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan ini bukan sekadar entitas administratif, tetapi manifestasi dari visi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan aset negara sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global yang makin kompleks, Danantara hadir sebagai…

Read More

Pemerintah Optimis Pertumbuhan 5 Persen Efektif Cegah Pelemahan Ekonomi

JAKARTA – Di tengah tekanan global dan ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 dapat mencapai angka 5 persen. Keyakinan ini muncul meskipun lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1…

Read More