Sosbud
Wapres Gibran Sah dan Konstitusional, Narasi Pemakzulan Tidak Relevan
Oleh : Rizky Aditya Nugraha )* Dalam sistem demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan eksekutif sepenuhnya bersandar pada kehendak rakyat dan proses hukum yang berlaku. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, telah melewati seluruh prosedur konstitusional, mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta verifikasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,…
Legitimasi Wapres Gibran Tak Terbantahkan, Pemakzulan Dinilai Tak Berdasar
Jakarta – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menegaskan bahwa desakan tersebut tidak hanya menyesatkan secara hukum, tapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan…
Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Wacana Pemakzulan Wapres Gibran Tak Relevan
JAKARTA – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyayangkan adanya dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sarat sentimen politik. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai…
Pemerintah Berikan Bansos untuk Perkuat Ekonomi Yang Lebih Merata
Jakarta, Pemerintah terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. Berbagai program dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025. Bantuan ini bukan semata-mata pengeluaran, melainkan bentuk investasi jangka panjang demi kemakmuran…
Lindungi Pekerja Padat Karya, Pemerintah Gelontorkan Bantuan Upah
Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja di sektor padat karya sebagai bentuk stimulus ekonomi jangka pendek. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa…
Pemerintah Pastikan BSU Tidak Membebani Utang Negara
Oleh : Astrid Widia )* Menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal dengan memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak akan membebani utang negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa stimulus yang digulirkan tetap berada dalam koridor kehati-hatian, dengan memperhitungkan keberlanjutan fiskal jangka panjang secara cermat. Program BSU yang…
Distribusi Bansos Perkuat Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Oleh : Zaki Ramadhan )* Distribusi bantuan sosial yang digencarkan pemerintah kini tak lagi semata dianggap sebagai pengeluaran, melainkan sebagai strategi investasi yang cerdas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan daya beli pasca momen konsumsi besar seperti Lebaran, kehadiran berbagai bentuk stimulus mulai dari bantuan…
Pemerintah Pastikan Menu MBG Sesuai Nilai Kebutuhan Gizi
Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dirancang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan pedoman “Isi Piringku” Kementerian Kesehatan. Penegasan ini disampaikan untuk mengedukasi publik bahwa MBG telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan nasional. Pakar Gizi dari BGN, Ikeu Tanziha, mengatakan bahwa…
Pemerintah Percepat Perluasan Jangkauan MBG Ke Seluruh Indonesia
Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui percepatan perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah uji coba awal di sejumlah daerah prioritas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial kini mulai mengakselerasi pelaksanaan program tersebut ke tingkat nasional, menyasar jutaan…
Program MBG Tingkatkan Nilai Ekonomi Produk Pangan Lokal Demi Ketahanan Nasional
Oleh: Dinda Anya)* Program Memperkuat Budaya Gizi atau MBG telah dijalankan dengan tujuan utama mendorong peningkatan nilai ekonomi produk pangan lokal. Melalui pendekatan yang strategis dan terstruktur, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor pertanian dan pangan….