Sosbud
Audiensi dengan Kelompok Masyarakat Bukti Pembahasan RKUHAP Transparan
Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, langkah pemerintah dan DPR mengadakan audiensi terbuka dengan kelompok masyarakat menjadi angin segar bagi demokrasi. Kegiatan audiensi ini merupakan bukti konkret bahwa pembahasan RKUHAP tidak dilakukan…
Pemerintah Pastikan Beri Atensi Masyarakat dalam Pembahasan RKUHAP
Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Komitmen ini tercermin dari langkah Komisi III DPR yang mengawali pembahasan RKUHAP dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK,…
Apresiasi Langkah Pemerintah Rangkul Pihak Swasta Wujudkan Program 3 Juta Rumah Subsidi
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku swasta dan lembaga keuangan. Langkah konkret ini terlihat dari pembangunan Perumahan Cordova Emerald Estate di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembangunan yang direncanakan mencapai 900 unit rumah subsidi ini merupakan bentuk…
Generasi Unggul Papua Dimulai dari Akses Makanan Bergizi
Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar…
MBG di Papua Diperluas hingga Pelosok sebagai Wujud Pemerataan Gizi
JAYAPURA – Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua membawa angin segar bagi percepatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Keputusan pemerintah ini menjadi penanda bahwa pendekatan berbasis pengetahuan lokal, riset, dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama pemerintah dalam memperluas jangkauan dan…
Pemerintah Pastikan Transparansi Peran Wamen sebagai Komisaris BUMN
Oleh: Puteri Arta Lestari )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang transparan, profesional, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah kepastian hukum dan transparansi yang diterapkan dalam pengangkatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Langkah ini bukan hanya…
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Posisi Wamen Jadi Komisaris BUMN
Oleh Arif Nugroho )* Penempatan para wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini kembali mencuat setelah sejumlah penunjukan resmi diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan negara. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum…
Pemerintah Tegaskan Penunjukan Wamen jadi Komisaris BUMN Berbasis Kebutuhan Strategis
Jakarta – Pemerintah menegaskan penunjukan wakil menteri (Wamen) sebagai komi-saris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan setelah Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti buka suara mengenai penugasannya sebagai Komisaris Utama PT Sarinah (Persero). Dyah Roro Esti menegaskan bahwa tugas utamanya tetap mendahulukan…
Penunjukan Wamen sebagai Komisaris BUMN Optimalisasi Akses dan Keuntungan Strategis Lainnya
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan BUMN tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keuntungan strategis. Menurutnya, para Wamen memiliki kelebihan dalam akses, jejaring, dan kekuatan untuk mendorong sinkronisasi kebijakan, yang dibutuhkan dalam memperkuat tata kelola korporasi negara. “DPR RI sangat…
Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih Guna Entaskan Kemiskinan
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di desa dan wilayah tertinggal, melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif strategis ini diyakini menjadi langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dari bawah. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan keberadaan 80…