Sosbud
Pemerintah Perketat Aturan Rekening Menganggur, Perangi Judi Daring dan Lindungi Sistem Keuangan
Jakarta – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap rekening dormant atau rekening tidak aktif. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan maraknya praktik judi daring dan penyalahgunaan sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi intensif…
Judi Daring Menjadi Ancaman Ganda Bagi Generasi Muda
Oleh: Esther Valentina (* Dalam era digital yang penuh kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, menghadapi tantangan serius: maraknya judi daring yang kian menjamur di berbagai platform digital. Fenomena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum atau kehilangan materi semata, melainkan juga menyentuh aspek kesehatan mental, degradasi moral, serta keterkaitan erat dengan kejahatan lain seperti…
Program 3 Juta Rumah Komitmen Pemerintah Wujudkan Keadilan Sosial
Oleh: Arifatul Asri )* Program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan representasi nyata dari semangat konstitusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. …
Dukungan Lintas Kementerian Perkuat Realisasi Program 3 Juta Rumah
Oleh: Malika Maharani )* Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan jumlah hunian, tetapi juga memastikan keterjangkauan dan kualitasnya. Dalam pelaksanaannya, dukungan lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi utama agar program berjalan efektif dan mampu menjawab persoalan…
Mengapresiasi Langkah Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan 3 Juta Rumah untuk Rakyat
Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi realisasi program tiga juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung penuh program tersebut, karena merupakan bagian dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. “Program ini perlu diperkuat dengan regulasi berupa Instruksi Presiden yang menegaskan…
Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah Tersedia Hingga 2029
Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah subsidi hingga tahun 2029 sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses terhadap hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional….
Negara Perkuat Akses Layanan Darurat bagi Pekerja Migran
Oleh: Fauzan Naufal )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar negeri, salah satu prioritas yang kini dikembangkan adalah peningkatan akses layanan darurat. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara tidak hanya hadir saat pekerja migran dikirim ke…
Perlindungan Pekerja Migran Jadi Prioritas Diplomasi Luar Negeri
Oleh: Rezqy Cahyadi )* Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bukan sekadar kewajiban moral, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini tercermin kuat dalam sikap dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang terus memperkuat sistem…
Pemerintah Dorong Regulasi Baru Demi Perkuat Hak Pekerja Migran
Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 dinilai sebagai langkah strategis memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, menegaskan pentingnya revisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak para pekerja migran yang kerap menghadapi tantangan serius. “Sebagai…
Pemerintah Perkuat Sistem Perlindungan untuk Pekerja Migran
Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperkuat kerja sama antar kawasan, termasuk dalam menjamin kesejahteraan pekerja migran. “Memastikan upah yang adil,…