Sosbud

Oleh: Adriana Mambrasar* Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi bukti nyata komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan wilayah konservasi Indonesia. Langkah ini mencerminkan visi kepemimpinan yang berpihak pada keberlanjutan, serta menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan tetap berpijak pada…

Oleh: Martin Sani *) Pemerintah Indonesia baru-baru ini mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kegiatan pertambangan di kawasan yang dikenal memiliki nilai ekologis tinggi. Raja Ampat merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, sehingga…

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengapresiasi keputusan pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah tegas yang diambil atas instruksi Presiden Prabowo Subianto ini dipandang sebagai bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia. Wakil…

Oleh : Decky Rahman Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam agenda pembangunan nasional. Sebagai pahlawan devisa, para PMI menyumbang triliunan rupiah setiap tahunnya bagi perekonomian negara. Namun, tidak sedikit dari mereka yang harus menghadapi berbagai risiko seperti eksploitasi, penipuan, atau kekerasan akibat menempuh jalur keberangkatan yang tidak resmi.  Menyikapi…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini merupakan upaya strategis dalam memastikan migrasi tenaga kerja yang aman, legal, serta terbebas dari praktik perdagangan orang. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan jaminan hukum, meningkatkan pengawasan…

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya terbatas pada aspek prosedural dan perlindungan hukum, tetapi juga mencakup peningkatan literasi keuangan sebagai bekal penting sebelum para pekerja diberangkatkan ke luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah dalam memastikan keberlanjutan kesejahteraan PMI dan keluarganya. Menteri Pelindungan Pekerja…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui berbagai upaya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum, pemerintah secara aktif meliterasi masyarakat di berbagai daerah agar memahami pentingnya proses legal dalam bekerja di luar negeri. Salah satu program unggulan yang kini sedang diperluas adalah Desa Migran Emas (Demas)….

Oleh: Hana Lestari )* Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi sumber daya alam sebagai langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Hilirisasi tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, tetapi juga untuk mendorong kemandirian industri nasional, memperluas penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi Indonesia agar lebih berdaya saing secara global….

Oleh: Sidni Ansori )* Pemerintah Indonesia terus mempercepat agenda hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing global di tengah tantangan ekonomi dunia yang semakin kompleks. Langkah ini tidak sekadar bertujuan untuk menambah nilai ekonomi dari produk dalam negeri, melainkan juga menjadi upaya sistematis untuk menciptakan ketahanan industri nasional yang berkelanjutan.  Dengan melibatkan berbagai sektor,…

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong hilirisasi digital sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan industri pusat data. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pusat data merupakan infrastruktur vital dalam mendukung kedaulatan digital serta pengembangan sektor industri strategis. “Saya lihat ini benar-benar suatu upaya anak bangsa,…