Sosbud
Pemerintah Tambah 100 Sekolah Rakyat Untuk Percepatan Pemerataan Pendidikan
Oleh : Ricky Rinaldi )* Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas kembali diperkuat melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menambah 100 Sekolah Rakyat (SR). Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang…
Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Juli 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara resmi pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya pada bulan Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menteri Sosial…
Pemerintah Percepat Renovasi Infastruktur Sekolah Rakyat
Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor pendidikan dasar dengan mempercepat renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Program percepatan ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional tahun 2025 dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak, aman, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Pemerintah telah memetakan lebih dari 2.000 sekolah rakyat yang…
Ladang Ganja Egianus Kogoya, Sumber Dana Aksi Teror OPM
Oleh : Loa Murib Terungkapnya keterlibatan Egianus Kogoya dalam bisnis ilegal narkotika jenis ganja menjadi fakta mencengangkan yang menggambarkan bagaimana jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua terus bertransformasi menjadi organisasi kriminal terstruktur dan terorganisir. Tidak hanya melakukan aksi teror bersenjata yang meresahkan masyarakat, pimpinan OPM wilayah Nduga tersebut juga memanfaatkan aktivitas ilegal seperti penanaman…
Pemerintah Fokus Tuntaskan Aturan Baru untuk Berantas Judi Daring
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk pemberantasan judi daring saat ini sedang dalam proses harmonisasi di kementeriannya. Ia memastikan aturan tersebut akan segera rampung. “Sekarang sudah lagi diharmonisasi, dalam…
Pemerintah All Out Berantas Judi Daring Komitmen Sinergis Lindungi Generasi Muda
Oleh: Aldo Setiawan Fikri Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memerangi praktik judi daring yang semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dalam sepekan terakhir, langkah konkret yang dilakukan melalui Desk Pemberantasan Judi Daring di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mencatat capaian signifikan. Sebanyak 34.321 konten terkait judi daring berhasil diblokir dalam periode…
OPM Semakin Terpecah Belah dan Kehilangan Kendali atas Anggotanya
Oleh : Yulianus Dwijanggee )* Kekerasan kembali mewarnai wilayah Papua, tepatnya di Kampung Lambera, Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden ini mencuatkan kembali kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan kelompok bersenjata yang tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga merusak harmoni sosial. Serangan terbaru menunjukkan bahwa OPM kini semakin terpecah dan tidak lagi beroperasi berdasarkan tujuan yang…
Penerimaan Hasil PSU Penting untuk Masa Depan Demokrasi
Oleh : Darius Daryono )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangkaian Pilkada Serentak 2024 menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tidak hanya sebagai tahapan teknis yang mesti dijalankan sesuai ketentuan hukum, PSU menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia memiliki mekanisme korektif yang tangguh dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Dalam konteks ini, PSU menjadi…
Penerimaan Hasil PSU Jadi Fondasi Demokrasi yang Kokoh
Oleh : Habib Adnan )* Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang adil dan transparan. Meski sering kali dipicu oleh sengketa hasil Pemilu atau temuan pelanggaran, PSU sejatinya adalah mekanisme koreksi yang disediakan oleh sistem demokrasi untuk menjaga integritas pemilihan. Dalam praktiknya, PSU memungkinkan masyarakat untuk menggunakan kembali hak pilihnya…
TNI Pastikan Keamanan Papua Terjaga dari Ancaman OPM
Jakarta – Mabes TNI menegaskan bahwa kehadiran pos-pos militer di wilayah Yuguru, Papua, merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan masyarakat dan menjaga stabilitas kawasan dari ancaman kelompok bersenjata. Penegasan ini merespons propaganda sepihak dari TPNPB-OPM yang kerap memutarbalikkan fakta untuk menuduh TNI secara tidak berdasar. Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayor Jenderal Kristomei Sianturi,…