Sosbud

Oleh: Eleine Pramesti *) Koperasi Desa Merah Putih berakar pada prinsip dasar koperasi yang mengedepankan partisipasi anggota, kepemilikan kolektif, dan keadilan dalam distribusi hasil usaha. Dalam konteks pedesaan, koperasi ini menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam membangun kekuatan ekonomi secara inklusif. Dengan memanfaatkan potensi lokal, koperasi ini mampu menghubungkan antara sumber daya yang melimpah di desa dan kebutuhan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Koperasi telah lama menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian Indonesia. Sejak era kemerdekaan, semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi fondasi utama koperasi telah ditanamkan sebagai wujud nyata dari ekonomi kerakyatan. Di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan sosial, dan tekanan pasar bebas, peran koperasi kembali menjadi sorotan, terutama melalui program Koperasi…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat transformasi ekonomi desa dengan memastikan skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) berjalan optimal dan terintegrasi dalam ekosistem BUMN. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari desa dan menekan ketimpangan ekonomi nasional….

Jakarta – Di tengah upaya memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah, pemerintah menggulirkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian masyarakat. Digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, program ini menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Menteri Hukum dan…

Oleh: Cahyo Widjaya )* Maraknya praktik judi daring (online) dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi fenomena sosial yang patut diwaspadai. Fenomena ini tak lagi sebatas hiburan sesaat di dunia maya, tetapi telah menjerat banyak orang dari berbagai latar belakang, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, dalam lingkaran kemiskinan yang semakin sulit diputus. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima,…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi besar menuju kedaulatan dan kemandirian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kunci utama dari keamanan negara dan simbol sejati dari kemerdekaan bangsa. Menurut Presiden Prabowo, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan merdeka apabila masih menggantungkan kebutuhan pangannya…

Sigi – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret optimalisasi lahan sawah, terutama di daerah-daerah yang selama ini terdampak bencana maupun kekeringan. Upaya ini bukan hanya soal produksi pangan, tetapi juga menyangkut pemulihan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan iklim global. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pemerintah…

Oleh : Bahtiar Ardie )* Swasembada pangan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini terus ditegaskan dalam berbagai kesempatan sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Krisis pangan dunia, perubahan iklim, serta disrupsi rantai pasok akibat konflik geopolitik menjadi pengingat…

Oleh : Ratna Kusuma Wardani )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2026. Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar target, melainkan kebutuhan strategis bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang sepenuhnya mandiri dalam memproduksi pangannya,…

Jakarta – Rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan Indonesia. RUU Sisdiknas akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kodifikasi sejumlah undang-undang terkait pendidikan ke dalam satu…