Dibutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah kota untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak tersebut.Hal tersebut dikatakan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Lebih lanjut,
Tindak Tegas Teror KST Papua
Sikap tegas pemerintah dinilai berhasil meredakan konflik yang selama ini terjadi di Papua . Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan investigasi terhadap sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku sangat memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah
Para Pakar Yakini Kapabilitas Jokowi
Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukannya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah sangat serius dalam mengatasi pandemi Covid-19. “Kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi pandemi ini,” ucap Lukman Edy Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa terkait kesehatan masyarakat dan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi telah
- Posted by: redaksi
- 2021-07-25
- provokasi '
Waspada Provokasi Seruan Aksi Kelompok Kepentingan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini terus mendengar aspirasi dari masyarakat. Sayangnya ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu. Mahfud menjelaskan pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni karena kesusahan terhadap Covid – 19 khususnya dari kehidupan ekonomi. Namun ada juga yang tidak murni
- Posted by: redaksi
- 2021-07-25
- Kebijakan PPKM Level 4
Mendukung Penerapan PPKM Level 4 Untuk Melindungi Kesehatan Rakyat dan Cegah Lonjakan Covid-19
Pemerintah secara resmi mengganti nama PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 berlaku mulai 21-25 Juli 2021 mendatang. Tujuan PPKM Level 4 meningkatkan testing, tracing, treatment di masyarakat. Hal itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Pemerintah Siapkan BLT Subsidi bagi Pekerja yang Dirumahkan
Oleh : Sisca Andromeda )* Masyarakat yang dirumahkan akibat dampak pandemi bisa bernafas lega karena akan mendapatkan bantuandari pemerintah. Bantuan ini sangat berharga, karena faktanya banyak yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka akan bisa membeli sembako dan kebutuhan lain dengan BLT tersebut. Saat pandemi, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Di antaranya kartu
Masyarakat Taat Prokes Sukseskan PPKM Level 4
Oleh : Zakaria )* PPKM level 4 berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021 dan masyarakat diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan demi kesuksesan program tersebut. Dengan kedisiplinan menerapkan protokol, maka jumlah pasien Corona diharapkan akan segera menurun dan berefek positif pada perekonomian. PPKM darurat diperpanjang selama 5 hari dan istilahnya diganti jadi PPKM level 4. Perpanjangan ini dilakukan karena jumlah pasien Covid masih dalam angka
Mendukung Perpanjangan PPKM Level 4
Oleh : Wahyu Abdillah )* PPKM level 4 akan segera berakhir dan masyarakat mendukung perpanjangannya. Pasalnya, kasus Corona masih tinggi dan diharap ketika PPKM diperpanjang, kasus akan menurun. Penyebabnya karena mobilitas masih dibatasi sehingga otomatis akan menurunkan penularan Corona di berbagai daerah di Indonesia. PPKM darurat diperpanjang selama 5 hari dan diubah namanya menjadi PPKM
Otonomi Khusus Terobosan Mengatasi Masalah di Papua
Oleh : Robert Lokbere )* DPR dan Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Otonomi Khusus Papua. Masyarakat Papua mendukung keputusan tersebut karena merupakan terobosan untuk mengatasi berbagai masalah di Papua. UU Otonomi Khusus Papua telah manyatakan bahwa tujuan Otsus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain. Sejumlah perubahan pada UU Otsus Papua merupakan terobosan-terobosan untuk
Selenggarakan Deklarasi Virtual, FPMSI Ajak Masyarakat Apresiasi dan Dukung Pengesahan Otsus Jilid 2 Demi Kesejahteraan Papua
DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7). RUU Otsus Papua teraebut merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan