Oleh: Rizal Arifin )* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah mempunyai keunggulan dari KUHP sebelumnya. Keunggulan tersebut salah satunya tentang muatan keseimbangan. Materi hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, atau yang disebut dengan keseimbangan monodualistik. Artinya, selain memerhatikan segi objektif dari perbuatan, hukum pidana juga

Ternate — Menghadirkan berbagai pakar hukum dan para guru besar, Mahupiki menggelar kegiatan sosialisasi terkait KUHP Nasional di Ternate, Maluku Utara, Senin (30/1/2023). Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) terus menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di beberapa daerah di Indonesia. Terbaru, mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut di Ternate,

Ternate-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan efektif berlaku pada 2025 atau tiga tahun setelah disahkan. Komitmen Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai KUHP terus digencarkan. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP baru di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1/2023). Hadir sebagai narasumber Pakar Hukum Pidana Universtas

Ternate — Untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang mungkin terjadi pada masyarakat, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar Sosialisasi KUHP Nasional di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1). Narasumber kegiatan adalah Plt Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Dr. Dhahana Putra., Bc.IP., S.H., M.Si., Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Marcus Priyo Gunarto., S.H., M.Hum.,

Oleh: Giana Andriani )* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tengah disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan penegak hukum. Sosialisasi mengenai KUHP baru akan terus dilakukan selama tiga tahun ke depan. Sosialisasi KUHP baru ke para penegak hukum serta pengadilan dilakukan karena berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, khususnya terkait penetapan putusan. KUHP baru

Ternate — Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau Mahupiki berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sosialisasi KUHP Nasional. Terbaru, acara sosialisasi tersebut diselenggarakan di Ternate, Maluku Utara dengan menghadirkan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H, Guru Besar Hukum

Ternate – DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sebuah Undang-Undang (UU). KUHP baru tersebut terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun Ternate menggelar

Oleh: Hidayat Z. (Kontributor Senior Lembaga Media Saptalika) Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) usai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember 2022. Berdasarkan salinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani beleid ini pada 2 Januari 2023.  KUHP terbaru itu terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan

Ternate – Sosialisasi KUHP yang diselenggarakan Mahukupi bekerjasama dengan civitas akademika hadir di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin (30/1/2023). Kegiatan ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan setelah Medan, Padang, dan Pontianak. Dalam sambutannya, Sekjen Mahupiki, Ahmad Sofyan mengatakan Mahupiki dengan FH Universitas Khairun menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan tidak hanya menginformasikan bahwa

Oleh : Rani Ananda Julia Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan perwujudan dari reformasi sistem Hukum Pidana Nasional secara menyeluruh. Hal ini merupakan kesempatan untuk melahirkan sistem Hukum Pidana Nasional yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta Hak Asasi Manusia yang sifatnya universal. Selain itu KUHP baru ini adalah sebuah mahakarya dalam