Pemerintah mencanangkan Pemekaran Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi. Enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan bahwa opsi tersebut bertujuan untuk memenuhi misi pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan
- Posted by: redaksi
- 2021-04-13
- Keadilan Sosial, Papua dan Papua Barat
”FOR PAPUA” Untuk Keadilan Sosial
Penertiban Aset TMII untuk Kontribusi bagi Negara
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masa transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah dimulai. Menurutnya, manajemen TMII telah menyiapkan proses transisi pengelolaan yang akan diambil alih oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). “Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi ini. Dan ini sudah dimulai. Manajemen dari TMII menyiapkan diri,” ujar Moeldoko, seusai meninjau
- Posted by: redaksi
- 2021-04-13
- Rizieq Shihab
Rizieq Shihab Disinggung Tidak Pantas Menjadi Ulama
Rizieq Shihab banyak menjadi sorotan masyarakat karena perilakunya yang tidak mencerminkan sosok seorang Ulama. Beberapa orang juga pernah tersinggung dengan perkataan Rizieq Shihab yang dianggap merendahkan martabat manusia. Baru-baru ini, Jaksa penuntut umum (JPU) menyoroti pemilihan diksi atau pemilihan kata dalam eksepsi terdakwa Rizieq Syihab dan kuasa hukum terkait dakwaan perkara nomor 221 mengenai kasus
Indonesia Aman dan Damai Tanpa FPI
Pemerintah telah lama secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas dan melarang berkegiatan dan menggunakan simbol dan atribut FPI, pada Rabu, (30/12/2020) tahun lalu. Pembubaran tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Vaksinasi Tidak Membatalkan Puasa
Vaksinasi COVID-19 masih akan tetap dilaksanakan seiring bulan Ramadhan 2021. Terkait hukum vaksin ketika puasa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, puasa tak seharusnya menjadi alasan untuk masyarakat menghindari vaksin COVID-19. “Hari ini kemampuan tracing, testing, dan treatment itu sudah sedemikian optimal diusahakan pemerintah. Vaksinasi sudah jalan, kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol juga sudah jalan,” ujar
- Posted by: redaksi
- 2021-04-12
- Masyarakat, Pengelolaan Baru TMII
Masyarakat Mendukung Pengelolaan Baru TMII
Oleh : Deka Prawira )* Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah diambil-alih oleh pemerintah. Tindakan ini didukung penuh oleh masyarakat, karena memang saat membangun memakai uang negara. Sehingga status wahana pendidikan dan hiburan ini adalah milik negara, bukan milik perusahaan swasta. Masyarakat dibuat heboh dengan berita pengambil-alihan TMII dari Yayasan Harapan Kita oleh pemerintah. Namun
- Posted by: redaksi
- 2021-04-12
- Masa Depan Gemilang, Otsus Papua
Masyarakat Mendukung Kelanjutan Otsus Papua Demi Masa Depan Gemilang
Oleh : Timotius Waker )* Masyarakat mendukung kelanjutan Otsus Papua. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan, sehingga masa depan Papua diyakini akan lebih baik. Kekerasan di tanah Papua adalah berita buruk yang tak dapat dipungkiri. Berita tersebut tentu saja harus menjadikan evaluasi. Namun bukan berarti masyarakat Papua tidak Cinta Damai, karena bagaimanapun juga
- Posted by: redaksi
- 2021-04-12
- Mutasi Virus Corona, Protokol Kesehatan
Taati Prokes Kunci Sukses Hadapi Mutasi Virus Corona
Oleh : Deka Prawira )* Virus Corona rupanya telah bermutasi, hal ini dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melaporkan telah menemukan mutasi virus SARS-Cov-2 varian E484K alias Eek di Indonesia. Dengan adanya hal ini tentu saja Protokol Kesehatan harus terus diterapkan. Hingga saat ini, Virus Corona terus bermutasi. Perlu diketahui, varian baru tersebut ditemukan setelah
- Posted by: redaksi
- 2021-04-12
- Kriminalisasi Ulama, SMRC
Masyarakat Tidak Percaya Isu Kriminalisasi Ulama
Oleh : Zainal)* Isu Kriminalisasi ulama sempat menyeruak ketika ada ulama yang ditangkap aparat kepolisian, tentu saja hal ini tidak bisa menjadi kesimpulan terkait narasi tentang kriminalisasi ulama, karena bagaimanapun juga, semua orang statusnya sama di mata hukum. Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendapati 60 responden beragama Islam mengaku tidak
Jauhkan BUMN dari Kelompok Radikal di Bulan Puasa
Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taufik membenarkan pemberitaan pencopotan pejabat dan panitia siaran dakwah Ramadan di lingkungan PT PELNI. Kegiatan religi itu diselenggarakan Badan Kerohanian Islam (Bakis PT PELNI). Bakis merupakan badan keagamaan Islam di bawah perusahaan. Menurut Opik kegiatan tersebut dibatalkan karena belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. “Kami