Waspadai Potensi Intervensi Asing Dalam Demonstrasi Menolak UU TNI

Jakarta – Gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tengah menjadi perhatian publik. Di tengah aksi-aksi yang terus berlangsung di berbagai daerah, muncul kekhawatiran bahwa ada potensi intervensi asing yang dapat memperkeruh situasi dan mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap segala bentuk upaya yang dapat…

Read More

Pemerintah Pastikan Kejar OPM Pelaku Kejahatan Guru di Yahukimo

Jakarta – Pemerintah melalui aparat keamanan memastikan akan mengejar pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan enam lainnya terluka, serta fasilitas pendidikan dibakar oleh kelompok OPM. Sementara itu, Tentara Nasional…

Read More

Pemerintah Kecam Serangan OPM ke Guru di Yahukimo Papua

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan tersebut menargetkan tujuh orang yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengakibatkan satu orang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami…

Read More

Aksi Brutal OPM Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Imanuel Wanggai* Konflik yang terus berulang di Papua kembali menunjukkan wajah kejamnya dengan insiden penyerangan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Kejadian tragis ini bukan hanya merenggut nyawa seorang guru, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin menunjukkan tindakan yang bertolak belakang…

Read More

UU TNI Tegaskan Kembali Profesionalitas Prajurit TNI

Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan komitmen untuk menjaga profesionalitas prajurit TNI.Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa perubahan dalam UU TNI ini bertujuan untuk memperjelas pembatasan kewenangan, bukan memperluasnya.Menurutnya, pasal yang mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau…

Read More

OPM Langgar HAM, Guru dan Warga Sipil Jadi Korban Kekejaman di Papua

Papua- Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Serangan brutal yang menyasar para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut.Kejadian memilukan ketika OPM menyerang tujuh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Akibat serangan…

Read More

OPM Langgar HAM, Guru dan Warga Sipil Jadi Korban Kebiadaban di Papua

Oleh: Loa Murib Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan wajah brutalnya dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil tak bersalah. Kejadian terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana kelompok ini menyerang dan membunuh seorang guru serta melukai enam lainnya, adalah bukti nyata bahwa tindakan mereka tidak mencerminkan…

Read More

UU TNI Tetap Hormati Koridor Negara Demokrasi

Oleh: Joel Putera Silaban* Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi undang-undang telah berlangsung dengan lancar dalam rapat Paripurna DPR. Dalam pengesahan ini, hadir 293 anggota dewan beserta pimpinan DPR. Keputusan ini menandai langkah penting dalam memperkuat peran TNI di era modern tanpa menyimpang dari prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Salah satu poin…

Read More

Pemerintah Pastikan UU TNI Baru Tetap Menjunjung Supremasi Sipil

Oleh: Sinta Pramesti )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini dinilai penting dalam memastikan peran TNI tetap berfokus pada pertahanan negara tanpa menghidupkan kembali konsep dwifungsi yang pernah diterapkan di masa lalu. Sikap tegas pemerintah ini bertujuan…

Read More

Aksi Indonesia Gelap Ancam Stabilitas Nasional

Oleh Rido Saputra )* Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan bangsa. Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi di beberapa kota bukan sekadar bentuk ekspresi, melainkan gerakan provokatif yang berupaya menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas bertindak untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap…

Read More