Mengutuk Keras Aksi Kekerasan OPM di Yahukimo, Papua

JAKARTA – Pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada 5 hingga 8 April 2025, yang mengakibatkan tewasnya sebelas orang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa peristiwa tragis tersebut merupakan aksi teror yang sengaja dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat….

Read More

Masyarakat di Berbagai Wilayah Apresiasi UU TNI

Oleh : Aristika U )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beberapa waktu lalu menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Namun demikian, UU ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Mereka melihat undang-undang ini sebagai langkah penting dalam memperkuat TNI sebagai institusi yang profesional dan siap…

Read More

UU TNI Menjaga Keseimbangan antara Militer dan Sipil dalam Kerangka Negara Hukum

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, setelah melalui pembahasan yang panjang dan menerima berbagai masukan dari masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa revisi ini tetap menjaga supremasi sipil dan tidak membuka peluang bagi kembalinya Dwifungsi TNI. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat, tetapi…

Read More

UU TNI Memastikan Supremasi Sipil Tanpa Ada Dwifungsi Militer

Oleh: Dita Widyasti )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah resmi disahkan setelah melalui pembahasan panjang di DPR RI. Pemerintah dan parlemen menegaskan bahwa perubahan ini tetap berpegang teguh pada prinsip supremasi sipil, tanpa membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi militer. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peran TNI dan…

Read More

Supremasi Sipil Tetap Dijaga, UU TNI Hanya Perkuat Fungsi Pertahanan

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi militer dan tetap menjaga supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. “Dalam menghadapi ancaman non-militer, TNI menerapkan konsep penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan. Namun, prinsip supremasi…

Read More

Kekerasan di Yahukimo Hanya Ciptakan Penderitaan

Yahukimo – Aksi keji Organisasi Papua Merdeka (OPM) merenggut nyawa warga sipil tak bersalah. Rosalia Rerek Sogen, seorang guru berdedikasi, menjadi korban kebiadaban mereka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat, 21 Maret 2025. Serangan brutal ini menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat Papua, menghambat pendidikan dan menciptakan ketakutan. Aksi teror…

Read More

Situasi Yahukimo Kondusif Pasca-Serangan KKB, Pemda dan Aparat Pastikan Keamanan Warga

YAHUKIMO – Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berangsur-angsur kembali kondusif setelah insiden penyerangan terhadap delapan guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Anggruk. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignasius Benny Ady Prabowo, memastikan bahwa kondisi keamanan saat ini telah terkendali dan masyarakat mulai kembali ke tempat tinggal…

Read More

Pemerintah Pastikan UU TNI Tak Aktifkan Dwifungsi ABRI

JAKARTA –Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga supremasi sipil serta memastikan TNI tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Ia menepis…

Read More

Bukan Dwifungsi, UU TNI Tetap Junjung Tinggi Supremasi Sipil

Jakarta – Pembahasan mengenai Undang-Undang (UU) TNI bukan hanya memperbarui kerangka hukum yang mengatur peran TNI, tetapi juga menegaskan kembali komitmen untuk tetap menjaga supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun kalangan militer. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan…

Read More

UU TNI Transparan Perkuat Supremasi Sipil dan Profesionalitas Prajurit

Oleh: Rafel Simanjuntak *) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga serta meningkatkan profesionalitas prajurit. Dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan siap menghadapi ancaman global. Pemerintah memastikan bahwa perubahan…

Read More