Oleh: Dita Permata Siwi )*
Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah secara konsisten membuahkan hasil nyata, baik dari sisi produksi, ketersediaan stok, stabilitas harga, maupun peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor pangan. Pangan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai fondasi kedaulatan dan ketahanan nasional.
Pemerintah sejak awal menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan harus bertumpu pada kekuatan produksi dalam negeri. Melalui Kementerian Pertanian, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan produksi, perlindungan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional. Pendekatan ini terbukti mampu menjaga pasokan beras tetap aman sepanjang 2025, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor.
Salah satu instrumen penting yang dijalankan adalah kebijakan penetapan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Dengan harga yang lebih berpihak, petani memperoleh kepastian usaha sekaligus insentif untuk meningkatkan produksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai capaian sektor pangan sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani di lapangan. Ia menekankan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan tidak semata-mata mengejar peningkatan stok, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produksi yang meningkat harus berjalan seiring dengan harga yang adil dan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
Keberhasilan kebijakan tersebut tercermin dari berbagai indikator. Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani pada September 2025 mencapai 124,36. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan petani berada jauh di atas biaya produksi, sebuah kondisi yang menandakan perbaikan kesejahteraan secara nyata. Pemerintah memandang peningkatan NTP sebagai bukti bahwa kebijakan pangan yang diterapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan.
Dari sisi persepsi publik, hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebijakan pangan pemerintah. Mayoritas responden meyakini kenaikan harga gabah berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Selain itu, sebagian besar masyarakat menilai beras SPHP yang disalurkan pemerintah memiliki kualitas baik dan harga terjangkau. Tingginya tingkat kepuasan publik ini memperkuat legitimasi kebijakan pangan nasional.
Penguatan ketahanan pangan pada 2025 juga tidak terbatas pada sektor pertanian konvensional. Pemerintah mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk melalui program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menjadikan program ini sebagai sarana pembinaan sekaligus kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, melihat ketahanan pangan di lapas sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian warga binaan. Melalui pelibatan ribuan narapidana dalam kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah tidak hanya memperluas basis produksi pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengikis stigma lapas semata sebagai tempat penghukuman dan mengubahnya menjadi ruang pembinaan yang bernilai ekonomi dan sosial.
Pulau Nusakambangan dijadikan proyek percontohan dalam program tersebut. Di kawasan ini, pemerintah mengembangkan lahan ketahanan pangan sekaligus mendirikan berbagai balai pelatihan kerja, mulai dari konveksi, pengolahan hasil pertanian, hingga produksi pupuk organik. Konsep ini dirancang agar satu program mampu memberikan banyak manfaat, baik bagi pembinaan warga binaan maupun bagi ketahanan pangan nasional.
Selain menghasilkan produk pangan, pembinaan di lapas juga mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif yang terhubung dengan pasar. Sejumlah produk olahan berbasis sumber daya alam bahkan telah menembus pasar internasional. Pemerintah memandang keberhasilan ini sebagai bukti bahwa ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia.
Dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintah juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menilai bahwa dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan pangan nasional menunjukkan hasil konkret di lapangan. Menurutnya, langkah pemerintah dalam menaikkan harga gabah, menjaga stabilitas pasokan, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga telah memberikan dampak langsung bagi petani.
Ahmad Yohan berpandangan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berhasil menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mendorong agar kebijakan tersebut terus dilanjutkan secara konsisten dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada petani. Fokus pada kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas pangan nasional.
Secara keseluruhan, penguatan ketahanan pangan nasional sepanjang 2025 menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran berhasil menghadirkan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan produksi yang meningkat, stok yang terjaga, kesejahteraan petani yang membaik, serta dukungan publik dan legislatif yang kuat, ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang lebih kokoh. Fondasi ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berdaulat.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik