2025

Jakarta – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, berjalan sesuai ketentuan tanpa campur tangan pihak eksekutif. Hal ini disampaikan menyusul vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom dalam perkara korupsi impor gula pada periode 2015–2016. “Yang jelas kami menghormati keputusan majelis hakim,” ujar Kepala Pusat Penerangan…

Oleh: Destin Putri )* Putusan pengadilan terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016 menjadi salah satu perhatian besar publik. Namun di tengah sorotan tersebut, pemerintah melalui lembaga peradilan tetap menegaskan komitmennya untuk menjalankan hukum tanpa tekanan dari pihak mana pun. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, menyatakan bahwa Majelis…

Oleh: Yusuf Ananta )* Putusan majelis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa proses hukum yang melibatkan Lembong telah berjalan secara sah, terbuka, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Lembong merupakan hasil dari proses panjang. Tidak ada satu tahapan…

Oleh: Esa Nissa )* Komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan kembali ditegaskan melalui dorongan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya serius dalam memberantas korupsi, tetapi juga berupaya membangun kepastian hukum yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat. Menteri Koordinator…

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati pembahasannya di DPR RI belum dimulai, pemerintah terus melakukan langkah-langkah politik dan teknis untuk memastikan RUU ini menjadi prioritas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Presiden telah melakukan komunikasi dengan para ketua umum…

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjerat pelaku kejahatan yang menyembunyikan hasil tindak pidana dan mengembalikannya ke negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan dilanjutkan setelah regulasi terkait,…

Oleh: Galih Ananta Putrana )* Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui dorongan kuat terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sinyal politik yang kuat telah dikirimkan, bahwa instrumen hukum ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat…

Jakarta – Dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah menargetkan perluasan akses lapangan pekerjaan melalui implementasi 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai sektor. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 270 ribu lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek hilirisasi menjadi…

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan dengan mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui program-program strategis dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya serap tenaga kerja, baik di kota besar maupun pedesaan. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno,…

Oleh : Deka Prawira )* Pemerintah semakin memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja melalui berbagai terobosan konkret yang menyasar langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Upaya ini terlihat dari peluncuran skema pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), optimalisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta kolaborasi lintas kementerian…