2025

Jakarta – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap dalam koridor demokrasi yang sehat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dalam memastikan…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik…

Oleh : Doni Wicaksono )* Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya transformatif menuju masa depan energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung energi global adalah komitmen dalam membangun ekosistem baterai listrik secara terintegrasi. Di tengah momentum transisi energi ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI…

Oleh: Indriani Nova )* Danantara sebagai entitas bisnis nasional terus menunjukkan geliat dan keseriusannya dalam menjawab tantangan pembangunan dengan menggarap sejumlah peluang melalui proyek-proyek strategis. Keberadaan Danantara tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga representasi dari transformasi model bisnis yang adaptif dan berbasis nilai tambah jangka panjang.  Melalui keterlibatannya di berbagai sektor prioritas,…

Karawang – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membuka peluang in-vestasi dalam megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terin-tegrasi yang digarap oleh konsorsium Indonesia dan China. Proyek bernilai ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong hilirisasi industri dan menciptakan daya saing nasional di sektor energi bersih. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui berbagai inisiatif strate-gis, dan pembangunan ekonomi hijau melalui kehadiran dua lembaga investasi strate-gis, yakni Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara. Danantara, yang merupakan platform pembiayaan hijau berbasis digital hasil kolaborasi lintas sektor, telah dijadikan kanal utama dalam…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Komisi…

Oleh : Aristika Utami Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pakar pertahanan, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini…

Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa proses pembahasan hingga pengesahan UU TNI tidak lepas…

Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi…