Pemerintah Siapkan Operasi Pasar untuk Kendalikan Harga Pangan Selama Ramadhan

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi pengendalian harga pangan utama selama bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025.Sejumlah kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam pengawasan harga di pasaran, termasuk melalui langkah operasi pasar guna menjaga stabilitas harga.Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menegaskan pemerintah berkomitmen menekan harga…

Read More

Harga Pangan Diawasi Ketat, Pemerintah Pastikan Stabilitas Hingga Lebaran 2025

JAKARTA – Pemerintah terus memperketat pengawasan harga pangan guna memastikan stabilitas harga selama Ramadan hingga Lebaran 2025. Berbagai langkah strategis telah disusun, termasuk kolaborasi lintas kementerian serta pelaksanaan operasi pasar demi menjaga harga tetap terkendali di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menegaskan…

Read More

Jaga Stabilitas Pangan Selama Ramadhan, Bukti Nyata Keberpihakan Pemerintah Pada Masyarakat

Oleh : Gita Sari Rahayu )* Menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025 menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat. Komitmen kuat ini membuktikan keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat dalam menjamin kesejahteraan selama menjalankan ibadah puasa…

Read More

Mendukung Penuh Kebijakan Tegas Pemerintah, Jamin Stabilitas Harga Pangan Ramadan

Oleh : Fajar Bintang Alam )* Langkah tegas pemerintah dalam mengendalikan harga pangan menjelang Ramadan 2025 memberikan kepastian bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Berbagai strategi telah disusun, termasuk pengawasan ketat di pasaran serta pelaksanaan operasi…

Read More

Penangkapan Hasto Murni Penegakan Hukum, Penundaan Ikuti Retreat Ganggu Tata Kelola Pemerintahan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2).  Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menuntaskan kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan…

Read More

Jadi Program Penting untuk Samakan Visi Misi, Penundaan Ikuti Retreat Tidak Relevan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengagendakan retret bagi kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025. Kegiatan ini akan berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 dengan diikuti oleh 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur. Program ini bertujuan menyamakan visi dan misi kepala daerah agar lebih selaras…

Read More

Hormati Supremasi Hukum Kasus Hasto dan Dukung Kelancaran Retreat Kepala Daerah

Oleh : Arif Rahman Jaya )* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan independensinya dengan menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan.  Keputusan ini menegaskan bahwa supremasi hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, tidak ada individu yang kebal dari jeratan hukum,…

Read More

Menghormati Proses Hukum Hasto dan Keberlanjutan Retreat Untuk Efektivitas Pemerintahan

Oleh : Rizky Adi Putra )* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalankan tugasnya dengan menegakkan hukum secara profesional dan independen. Penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, merupakan bagian dari proses hukum yang telah melalui berbagai tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Tidak ada intervensi dalam proses ini, sehingga setiap pihak diharapkan menghormati supremasi hukum yang…

Read More

Pembentukan Danantara Tingkatkan Optimalisasi Pengelolaan BUMN

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkap tujuan pembentukan sebuah badan yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi Indonesia yang ada dalam pengelolaan BUMN, serta memberi kontribusi signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional….

Read More

Optimisme Pembentukan Danantara untuk Tujuan Jangka Panjang

Jakarta – Pemerintah bersama sejumlah pihak terkait optimistis terhadap pembentukan Danantara sebagai langkah strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan penguatan sektor ekonomi nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi katalisator dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur, energi terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembentukan Danantara…

Read More