Sinergitas Antar Lembaga Kawal Program Strategis Pemerintah Bebas Korupsi

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan sinergi antarlembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawal pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah, agar berjalan secara…

Read More

Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi

Jakarta – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penerapan nilai-nilai integritas di sektor dunia usaha sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan pendampingan yang menyasar pelaku usaha, termasuk UMKM dan korporasi besar. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya di lingkungan KPK…

Read More

Dorong Transparansi Tata Kelola Lahan Negara untuk Cegah Korupsi

Oleh Raras Ayu Palapa *) Tata kelola lahan negara menjadi salah satu sektor strategis yang rawan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, perolehan dan pengelolaan lahan negara kerap diwarnai oleh tumpang tindih kepemilikan, konflik hukum, hingga dugaan praktik mafia tanah. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini menaruh perhatian serius…

Read More

Pemerintah Dorong Sinergitas Cegah Korupsi

Oleh: Alfin Jati Kusuma*) Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas terus menunjukkan perkembangan positif. Langkah konkret melalui sinergi lintas lembaga menjadi bukti komitmen negara dalam mencegah tindak pidana korupsi secara sistemik. Kolaborasi ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan dan transparansi pada sektor yang sarat…

Read More

Mendukung Komitmen Aparat Keamanan Ungkap Penggiringan Opini Negatif Publik

JAKARTA – Dukungan penuh terhadap bagaimana komitmen kuat aparat keamanan untuk membongkar upaya penggiringan opini negatif di ruang publik terus menguat dari berbagai pihak, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terlebih, hal tersebut terjadi pascapengakuan terdakwa Marcella Santoso yang mengakui keterlibatannya dalam upaya penyebaran narasi provokatif yang selama ini beredar di tengah masyarakat bertema Indonesia Gelap…

Read More

Hindari Pecah Belah Kepercayaan Publik, Waspada Penyebaran Hoaks

JAKARTA – Penyebaran hoaks bertajuk Indonesia Gelap dan adanya opini negatif mengenai revisi Undang-Undang TNI kian terbukti sebagai upaya secara sistematis untuk memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menanggapi serius situasi tersebut dengan memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas jaringan penyebar informasi menyesatkan itu….

Read More

Pemerintah Resmi Cabut IUP tambang, Masyarakat Wajib Waspadai Hoaks

Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat Indonesia dituntut semakin cerdas dalam memilah dan menyikapi konten yang beredar, khususnya terkait isu-isu strategis seperti lingkungan dan tambang di Raja Ampat. Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap pelestarian lingkungan dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Namun, upaya…

Read More

Jangan Termakan Isu Palsu, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Raja Ampat

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat, menyusul beredarnya informasi menyesatkan yang tidak berdasar tentang aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Penutupan sementara dua destinasi wisata tersebut adalah langkah antisipatif pemerintah yang tidak mengganggu keseluruhan aktivitas pariwisata Raja Ampat. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan pihaknya terus memantau…

Read More

Tidak Ada Ruang Bagi Separatis OPM di Bumi Cenderawasih

Oleh: Dominggus Alam )* Penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) terhadap aparat TNI-Polri di Bandara Aminggaru, Ilaga, 18 Juni 2025, menjadi bukti bahwa kelompok tersebut terus menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah. Tindakan penembakan terhadap objek vital seperti bandara, meskipun tidak…

Read More

Stabilitas Papua Prioritas Bangsa, Separatisme OPM Tidak Bisa Ditoleransi

Oleh: Lanny Wonda*  Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan senjata dan aksi teror, OPM telah berulang kali melakukan tindakan keji yang membahayakan keselamatan warga sipil, merusak fasilitas publik, serta menghambat roda pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah di wilayah Papua. Aksi-aksi brutal yang dilakukan kelompok ini tidak…

Read More