2025

Oleh: Puteri Utami* Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua yang diselenggarakan pada 22–26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, menjadi momentum penting dalam memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah membangun komunikasi yang lebih erat, memperkuat kerja sama lintas wilayah, serta menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat…

Jakarta, Pemerintah terus menggencarkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program yang digagas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar pelajar tingkat pendidikan dasar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan keterbatasan akses pangan sehat….

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen kuat ini terlihat dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di kampus IPDN, Jawa Barat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara langsung menyampaikan urgensi percepatan program tersebut kepada para kepala…

Oleh : Anisa Rachma Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan gizi anak dan ibu hamil, melainkan juga telah menjelma sebagai katalis baru bagi pergerakan ekonomi lokal. Sejak diluncurkan awal 2025, implementasi MBG di berbagai daerah menunjukkan sinyal positif, tak…

Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah terus menguatkan komitmennya dalam membangun kemandirian ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program unggulan yang kini menunjukkan dampak konkret terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya menyasar peningkatan kualitas gizi anak bangsa, MBG juga menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang ditujukan untuk mempercepat penanganan permasalahan di Pulau Enggano, Bengkulu. Keputusan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah terluar dan terdepan Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan aksesibilitas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa…

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Bengkulu. Kebijakan ini diharapkan dapat segera mendorong pemerataan pembangunan di Pulau tersebut. “Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Inpres tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan nasional melalui langkah strategis yang dinantikan masyarakat daerah terluar. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di salah satu pulau…

Oleh: Fahreza Saifullah *) Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan terluar Indonesia, salah satunya melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat, termasuk keterisolasian akibat terbatasnya akses transportasi laut. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil…

Oleh: Dewi Kartinah Soedjono Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menjadi perhatian publik usai beberapa pihak mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu ditegaskan, proses penyusunan UU ini dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah terhadap publik,…