2025

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah menuju swasembada energi melalui optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pengembangan teknologi baterai dalam skala besar. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas produksi baterai sebesar 100 gigawatt…

Oleh : Irfan Aditya )* Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, pemerintah menargetkan pencapaian kapasitas produksi sebesar 100 gigawatt hour (GWh) dalam program besar Swasembada Energi. Target ini bukan sekadar angka ambisius, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk…

Oleh: Rani Harianja)* Program swasembada energi mulai digerakkan secara serius oleh pemerintah demi memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi beban anggaran negara. Ketergantungan terhadap energi impor selama ini telah menciptakan tekanan besar terhadap pembiayaan negara, baik melalui subsidi bahan bakar maupun biaya pembelian energi fosil dari luar negeri. Dengan inisiatif ini, potensi penghematan yang sangat signifikan…

Oleh: Damar Saputra)* Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah ini telah sejalan dengan arah baru yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berintegritas dan profesional. Masyarakat kini mulai melihat perubahan…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong BUMN agar tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga mampu menjalankan peran sosial secara optimal sebagai perpanjangan tangan negara dalam melayani…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi, trans-paransi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik. “Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara seefisien mungkin,”…

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bertransformasi menjadi korporasi yang modern, transparan, dan bersih. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya efisiensi kerja serta pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap aktivitas korpo-rasi negara. “Indonesia saat ini sedang berada pada momentum kebangkitan. Kita berada dalam sua-sana penuh optimisme…

Oleh : Dimas Permana )* Upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai kemajuan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional. Langkah ini bukan hanya mencerminkan perubahan norma hukum, melainkan juga penegasan peran negara dalam menciptakan iklim hukum yang berpihak pada keadilan…

Oleh Ardiansyah Prasetya Wibawa )* Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kini memasuki babak penting dalam sejarah pembaruan sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin,…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Upaya ini menandai babak baru dalam reformasi hukum di Indonesia, sekaligus mengafirmasi pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses pembentukan regulasi yang menyangkut…