2025

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri. Salah satu langkah konkret yang terbukti memberikan dampak signifikan adalah pengembangan Apotek Desa, sebagai garda terdepan dalam memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan farmasi hingga ke pelosok desa di tanah air. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI),…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2025 meluncurkan sebuah program besar yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang kesehatan, yaitu program Apotek Desa. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pemerataan pelayanan dasar melalui penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Dengan menyasar…

Oleh: Irfan Nurmaji)* Program Apotek Desa kini tengah berjalan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat desa. Melalui pendekatan yang menggabungkan layanan farmasi, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi desa, program ini telah menjadi titik terang dalam menjawab tantangan pemerataan tenaga kesehatan (nakes). Melalui Instruksi Presiden Nomor 9…

Jakarta — Pemerintah melalui kolaborasi lintas lembaga mempercepat akses masyarakat terhadap rumah subsidi di berbagai daerah. Kolaborasi ini melibatkan kementerian atau lembaga terkait, perbankan dan pemerintah daerah untuk memastikan program rumah subsidi berjalan lebih efektif dan merata hingga pelosok Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan rumah…

Jakarta – Pemerintah terus menguatkan sinergitas dalam menyelaraskan kebijakan deregulasi impor dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Melalui kolaborasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta kementerian dan lembaga terkait, langkah deregulasi ini dipastikan tidak hanya mendorong kemudahan berusaha, tetapi juga menjaga daya saing dan keberlangsungan industri nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,…

Oleh: Dimas Aryaputra *) Langkah pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan menggantinya dengan sembilan regulasi baru berdasarkan klaster sektor industri merupakan strategi progresif yang layak diapresiasi. Kebijakan ini bukan sekadar penyederhanaan administratif, melainkan merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri nasional. Dalam konteks mendorong pertumbuhan…

Jakarta – Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa deregulasi menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang ketat. “Regulasi yang kompleks dan saling tumpang tindih selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan impor, khususnya untuk bahan…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui percepatan program tiga juta rumah subsidi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara hadir bukan sekadar dengan janji, tetapi dengan kebijakan konkret yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil. Program penyediaan rumah subsidi menjadi bagian strategis dari agenda pembangunan nasional, yang…

Oleh: Meliana Kede)* Kebijakan deregulasi impor yang diterapkan oleh pemerintah telah dianggap sebagai langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyederhanaan aturan dan pengurangan hambatan administratif, dunia usaha kini diberikan ruang gerak yang lebih luas untuk berkembang dan bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan aturan yang lebih ringkas dan proses perizinan yang…

Jakarta – Pemerintah mempercepat program rumah subsidi sebagai bagian dari bentuk nyata dari ekonomi gotong royong dan pemerataan kesejahteraan. Hingga semester I 2025, realisasi anggaran untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp 18,8 triliun dan berhasil mendukung pembangunan 115.930 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa…