2025

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebanyak 400 WNI berhasil dipulangkan dari Kota Myawaddy, Myanmar, yang merupakan wilayah konflik. Dikutip dari keterangan pers KBRI Bangkok, 400 WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, enam di antaranya dalam kondisi hamil. Para korban…

Oleh : Arman Panggabean Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Myawaddy, Myanmar. Para korban, yang sebagian besar menjadi korban penipuan online, berhasil dibawa keluar dari wilayah konflik pada Senin dengan selamat. Mereka terdiri dari 313 laki-laki dan 87…

Oleh : Ary Nugraha )* Sebanyak 400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) eksploitasi online scam berhasil dipulangkan dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, pada Senin (17/3/2025). Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak dan keselamatan warganya, di mana langkah-langkah strategis serta koordinasi erat dengan berbagai pihak…

Oleh : Ary Nugraha )* Sebanyak 400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) eksploitasi online scam berhasil dipulangkan dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, pada Senin (17/3/2025). Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak dan keselamatan warganya, di mana langkah-langkah strategis serta koordinasi erat dengan berbagai pihak…

Jakarta – Pemerintah menindak tegas pedagang yang mengoplos Minyakita dengan minyak komersial. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar aturan karena Minyakita harus berasal dari skema domestic market obligation (DMO), bukan minyak komersial. “Perusahaannya nakal. Mereka ingin memproduksi lebih banyak, jadi agar tidak ketahuan, mereka menggunakan minyak non-DMO atau minyak komersial,” ujar…

Jakarta – Pemerintah akan menindak tegas distributor Minyakita yang melakukan pelanggaran demi menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan sanksi kepada distributor lini 2 yang terbukti melakukan kecurangan. “Ada (sanksinya). Kita peringatkan dulu. Kalau tetap melakukan, kita cabut izin distributornya,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ia…

Oleh: Sari Rahayu )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan bertindak cepat dalam mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi Minyakita. Langkah tegas ini patut diapresiasi, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Melalui berbagai inspeksi dan pengawasan ketat, pemerintah berhasil mengungkap jaringan produsen dan…

Oleh: Riki Alamsyah )* Menjelang Idulfitri 2025, pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap minyak goreng Minyakita. Langkah ini diambil untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen. Kementerian Perdagangan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dalam proses distribusi dan produksi Minyakita, mulai dari pengurangan volume hingga perizinan yang…