December 2025

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Papua semakin menunjukkan arah pembangunan nasional yang konsisten berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai program prioritas, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu pusat transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan melalui koperasi menjadi bukti nyata bahwa negara memberikan perhatian serius bagi penguatan…

Oleh : Loa Murib Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Melalui penguatan kelembagaan, pendampingan usaha produktif, serta dukungan pemerintah dan TNI, koperasi ini menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis komunitas…

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi tenaga ahli gizi. Ia menyebut keberadaan ahli gizi merupakan bagian dari tiga pilar utama yang harus dimiliki setiap dapur MBG. “Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada…

Oleh: Indah Prastiwi )* Target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis pada 2025 mencerminkan tekad kuat negara dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program ini bukanlah pekerjaan ringan, baik dari sisi kebutuhan logistik maupun koordinasi lintas lembaga.  Namun Presiden menekankan bahwa…

Oleh: Arik Hidayat )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak tahap paling awal. Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan nutrisi yang layak agar dapat tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi proses pendidikan dengan optimal. Pemerintah memahami bahwa pembangunan manusia…

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kesiapan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Periode ini selalu diikuti peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat, sehingga pemerintah mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan pasokan, distribusi, dan stabilitas harga di lapangan. Koordinasi lintas kementerian serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha…

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Fachrizal Afandi, menilai hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 sebagai perubahan besar yang membawa peluang luas bagi penguatan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan ruang peningkatan profesionalisme bagi advokat. Ia menegaskan bahwa berbagai pembaruan dalam regulasi tersebut menunjukkan arah positif pembenahan hukum acara pidana…

Jakarta, Pemerintah mencatatkan babak baru yang progresif dalam sejarah reformasi hukum pidana nasional. Dalam pembaruan regulasi hukum acara pidana (KUHAP), negara menegaskan pengakuan penuh terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghapus stigma ketidakcakapan hukum yang selama ini sering melekat pada kelompok disabilitas dalam sistem peradilan pidana di…

Oleh: Juana Syahril)* Penghapusan diskriminasi dalam sistem peradilan merupakan fondasi penting untuk memastikan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, upaya menutup celah diskriminasi membutuhkan langkah konkret melalui reformasi hukum yang berperspektif inklusif. Disahkannya KUHAP baru oleh DPR menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mempertegas komitmen tersebut. Aturan baru ini tidak hanya…

Oleh Indah Yulianti )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menghadirkan babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. KUHAP baru dinilai membawa harapan, sebab sejumlah ketentuan yang diperbarui tidak hanya menyempurnakan mekanisme peradilan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam setiap tahap proses hukum. Pembaruan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis…