December 26, 2025

Oleh: Meutya Riska )* Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh meninggalkan dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ribuan warga harus mengungsi, rumah rusak, fasilitas umum terdampak, serta aktivitas ekonomi rakyat sempat terhenti. Di tengah kondisi tersebut, berbagai langkah cepat dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah,…

Oleh : Hari Setiawan )* Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur di kawasan Lembah Anai harus berjalan cepat, terukur, dan tetap terkendali. Pernyataan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam memastikan jalur strategis yang menghubungkan wilayah Sumatera Barat kembali berfungsi normal setelah terdampak bencana. Bagi masyarakat, percepatan pemulihan ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan tentang…

Oleh : Fahri Zakaria )* Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 kembali menguji ketangguhan tata kelola penanggulangan bencana nasional. Intensitas hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang rentan menyebabkan dampak kerusakan cukup luas, mulai dari infrastruktur dasar hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini,…

Jakarta – Pemerintah merespons cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana di Sumatera melalui mobilisasi personel, logistik, serta peralatan pendukung ke wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses tanggap darurat dan pemulihan berjalan efektif, sekaligus menjamin kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak…

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Bencana alam yang terjadi di Aceh, terutama banjir dan longsor, telah menuntut kerja keras dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak. Salah satu contoh keberhasilan dalam penanganan bencana ini adalah sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, bupati setempat, serta pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito…

Jakarta- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Kepastian regulasi pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan pekerja dalam menghadapi tahun ekonomi 2026 dengan landasan hukum yang lebih jelas dan adaptif terhadap kondisi daerah. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan…

Jakarta – Pemerintah bersiap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan pendekatan yang lebih berimbang, mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha. Proses perumusan kebijakan pengupahan ini menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh, iklim investasi, serta stabilitas hubungan industrial di daerah. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai penetapan UMP…

Oleh: Anggina Dianitami* Kepastian pemerintah dalam memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh daerah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan menjadikan tenaga kerja sebagai pilar utama pembangunan. Di tengah…

Oleh: Juana Syahril)* Pemerintah memperkenalkan formula baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengupahan nasional karena tidak lagi hanya bertumpu pada inflasi, tetapi juga memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi serta faktor penyesuaian yang memberi ruang fleksibilitas bagi daerah. Melalui pendekatan…

Jakarta – Pemerintah Provinsi Aceh mengapresiasi dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat yang dinilai menjadi faktor kunci dalam percepatan pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota. Dukungan tersebut memperkuat langkah Pemprov Aceh dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Hunian…