December 11, 2025

Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program wajib belajar, bantuan operasional sekolah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, beberapa anak Indonesia masih kesulitan mengenyam pendidikan layak. Di berbagai daerah terpencil, keterbatasan sarana belajar, minimnya tenaga pengajar, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang terbatas masih…

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri, melalui program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di lebih dari 160 titik dari Sabang hingga Merauke. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang…

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan hak anak-anak Indonesia akan pendidikan yang setara terpenuhi. “Ada yang beroperasi sejak…

Oleh: Gina Anggraeni )* Masyarakat diimbau menjauhi situs judi daring seperti Kingdom Group karena aktivitas semacam itu berpotensi merusak stabilitas ekonomi keluarga sekaligus menghambat keberhasilan program bantuan sosial. Pemerintah menegaskan kembali pentingnya penggunaan bansos secara bijak, mengingat bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat daya tahan masyarakat kurang mampu, bukan diarahkan untuk aktivitas yang justru memperburuk kondisi…

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena judi daring semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja yang kian mudah mengakses ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus penipuan digital, kecanduan judi daring, hingga kerentanan anak terhadap manipulasi daring menunjukkan bahwa tantangan keamanan digital tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyentuh…

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan ruang digital untuk menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk judi daring yang semakin menyasar kelompok rentan seperti anak dan remaja. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di mana Meutya memaparkan bahwa ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi…

Oleh: Bara Winatha*) Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum di Indonesia. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, terutama kritik terhadap proses hukum yang selama ini dinilai berbelit, lambat, dan belum sepenuhnya melindungi hak asasi manusia….

Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi,…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa masyarakat harus memahami aturan baru tersebut karena…